MANGUPURA – fajarbali.com | Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta mewacanakan akan membangun layanan rumah sakit tanpa kelas di Kabupaten Badung.
Alasannya, lantaran masih ada penyekatan kelas atau golongan dalam pelayanan di rumah sakit di Kabupaten Badung. Hal ini tersebut disampaikan usai meluncurkan program aplikasi kesehatan yakni E-Cakep (Elektronik Catatan Kesehatan Pribadi) serta E- Health (Elektronik Kesehatan), Kamis (19/5/2021) di Puspem Badung .
Giri Prasta pun mengatakan, akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait regulasi. Jika regulasi mengizinkan, pihaknya pun akan mewujudkan rencana tersebut. Giri Prasta menginginkan, tidak ada perbedaan dalam pelayanan di rumah sakit baik antara pejabat maupun masyarakat biasa.
Baca Juga :
Disayangkan, Guru Agama Tak Masuk Rekrutmen P3K, Bupati dan Pimpinan Dewan Diminta Berjuang ke Pusat
Dikerjakan Secara Gotong Royong, Pembangunan Jembatan Yeh Tangga Dipercepat
“Siapapun yang sakit harus mendapatkan pelayanan yang sama. Ini respon time Pemerintah Kabupaten Badung sehingga tidak lagi warga atau masyarakat terbebani rasa takut jika mendapat musibah sakit,” ujarnya.
Pihaknya pun, memastikan program tersebut tidak akan merugikan rumah sakit. Program ini justru cita-citanya untuk memberikan kesetaraan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Badung.
“Nanti kalau sudah berdikari, pasti rumah sakit akan memberikan pelayanan yang lebih baik, tidak membeda-bedakan masyarakat. Ini adalah program nanti kedepan. Ini bukan kehendak Giri Prasta selaku bupati, ini kita juga koordinasikan ke pemerintah pusat dulu, ada hal-hal prinsip yang bisa kita lakukan jika sesuai dengan regulasi kita jalankan,” terangnya.
Sementara dikonfirmasi terpisah Ketua DPRD Badung, Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II DPRD Badung, Made Sunarta mengapresiasi wacana yang disampaikan Bupati Giri Prasta. Pihaknya pun meminta, agar dilakukan kajian lebih dalam terlebih dahulu.
“Ini merupakan ide yang bagus,” ujarnya.
Sebelum rencana tersebut direalisasikan, politisi asal Desa Dalung, Kuta Utara itu meminta agar sejumlah puskesmas harus diperbaiki dan layanannya mesti ditingkatkan untuk bisa mencapai program tersebut dengan baik.
“Selain itu keuangan Badung juga harus sehat dulu, jadi kedepan Pemerintah bisa mensubsidi layanan tersebut dengan melebur semua layanan klas kesehatan. Jadi tidak seperti saat ini yang ada bagi yang kaya bisa membayar kelas I atau VIP namun bagi yang tak punya uang hanya bisa masuk pada layanan Kelas III,” terang Sekretaris DPC PDI Perjuangan itu. (put)
Save as PDF