"Dalam hal ini, hak atas identitas hukum, jaminan sosial, penghapusan kekerasan khususnya kekerasan seksual sesuai dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), penghapusan perkawinan anak, pemulihan ekonomi paska pandemi dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan pembangunan," pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Bali Sruti, Luh Riniti Rahayu mengatakan, workshop bertujuan untuk menyosialisasikan program kolaborasi antara Kapal Perempuan di Jakarta dengan Bali Sruti di Denpasar dan Pemerintah kota Denpasar.
Dalam kolaborasi ini, lanjut dia, mengembangkan gerakan perempuan akar rumput melalui pemberdayaan perempuan. Strategi ini dikembangkan dengan membentuk Sekolah Perempuan.
Kata dia, sekolah ini sebuah wadah belajar untuk memperkuat kesadaran kritis, mengembangkan life skill dan kepemimpinan perempuan. "Untuk tahun ini Sekolah Perempuan ini dibentuk di dua desa yaitu Desa Dauh Puri Kaja dan Dauh Puri Kangin," katanya. (Gde)
