Kepala Inspektorat Kabupaten Badung, Luh Putu Suryaniti yang dihubungi terpisah justru enggan berkomentar terhadap permasalahan tersebut. “Mohon maaf, kami belum tahu soal itu. Biar nanti tidak salah ekspose saya tanyakan dulu ke staf saya yang mana yang dimaksud proyek Bumdes ini,” ujarnya singkat.
Secara terpisah I Wayan Karyana selaku Perbekel Sembung juga menegaskan bahwa proyek pembangunan gedung BUMDes Sembung sudah sesuai prosedur. “Pembangunan gedung BUMDes ini sudah berdasarkan rapat dengan BPD tahun 2018 lalu,” ujarnya.
Dijelaskan, proyek dirancang tahun 2018, namun dianggarkan pada tahun 2019. Dalam perencanaan pertama, proyek dianggarkan sebesar Rp1,4 miliar hanya sampai pada dak beton dari dua lantai yang dirancang. Namun, dalam perjalannya kembali ada evaluasi dan muncul angka Rp 800 juta.
Pemangkasan anggaran proyek ini karena Pemkab Badung mengalami defisit. Sehingga dengan dana Rp 800 juta tersebut perencanaan proyek kembali mengalami perubahan. Yakni dari awalnya sampai dak beton, kini hanya sampai pondasi dan tiang.
“Dalam perjalanan memang ada evaluasi dan perubahan. Salah satunya karena terjadi defisit di Kabupaten, sehingga dana tidak keluar semua dari kabupaten. Dan kita pun evaluasi lagi, sehingga dari awalnya sampai dak beton sekarang baru bisa struktur beton dengan anggaran 800 juta itu,” paparnya.
Secara hitung-hitungan real cost, Karyana meyakini proyek tersebut tidak ada masalah. “Real cost yang dihabiskan sekitar Rp 700 an juta. Dari kegiatan itu sudah finalisasi dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Karyana sembari menegaskan bahwa proyek ini memang sejak awal akan dibangun secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan desa. (put)
