DENPASAR-fajarbali.com | Penerapan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali terkait dengan penggunaan kain Endek akan dimulai besok. Guna mensukseskan hal itu, diketahui Gubernur Bali Wayan Koster memanggil jajaran Fraksi PDIP DPRD Bali ke Rumah Jabatan (Rujab) Jaya Sabha, Senin (22/02/2021).
Berdasarkan informasi yang didapatkan, beberapa jajaran Fraksi PDIP yang hadir antara lain Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Bali, Tjokorda Gde Agung, Ketua Komisi III DPRD Bali, Anak Agung Adhi Ardhana, Anggota Komisi IV DPRD Bali, Ketut ‘Boping’ Suryadi, dan Anggota Komisi I DPRD Bali, Made Suparta.
Terkait hal itu, salah satu anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana enggan memberikan komentar lebih jauh terkait pertemuan tersebut. Ia menyatakan pertemuan itu tak lebih dari acara makan siang. “Tadi cuma makan siang aja, ngobrol-ngobrol biasa,” akunya.
Begitu juga saat ditanya apakah ada pembahasan terkait isu politik. Ketua Komisi III DPRD Bali ini menampik dan berdalih bukan ranahnya untuk menjawab. “Kalau soal itu ke ketua fraksi aja,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali Dewa Made Mahadnyana membenarkan adanya pertemuan tersebut. Namun, saat ditanya apakah pertemuan tersebut membahas terkait persiapan pelantikan Bupati/Walikota terpilih hasil Pilkada serentak,ia menampik hal itu.
Menurutnya, pertemuan dengan Gubernur Bali Wayan Koster hanya membahas mengenai persiapan penerapan SE Gubernur Bali Nomor: 4 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali yang mulai berlaku pada Selasa 23 Februari 2021 ini. “Bukan bahas soal pelantikan,” paparnya.
Salah satu yang menjadi pembahasan adalah penyelenggaraan Webinar mengenai sosialisasi penerapan SE. Tak hanya diikuti para kader PDIP saja, namun Fraksi PDIP dari Kabupaten/kota juga dan juga Pemprov Bali. “Itu soal besok ada weibiar SE Endek bali. Webinar ini disamping diselenggarakan pemprov, Fraksi PDIP se-Bali juga mengadakan,” tandasnya.
Dijadwalkan bahwa Webinar akan berlangsung pada Pukul 10.00 wita dari Sekretariat DPD PDIP Bali. Dari Fraksi PDIP Bali, yang akan menjadi Pembicara adalah Ketut Suryadi yang juga Wakil Ketua DPD PDIP Bali beserta dirinya.
Dewa Jack yang juga menjabat sebagai Sekretaris Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Provinsi Bali ini menegaskan bahwa Fraksi PDIP se-Bali sangat mendukung dan mengamankan kebijakan dari Gubernur Bali tersebut. “Begitu, dan kami kan selalu menggunakan endek dalam sidang-sidang pariporno, rapat gabungan, kalau kesehariannya pakai PSH,” tegasnya.
Fraksi PDIP mengklaim jika kebijakan yang dituangkan dalam SE tersebut merupakan bagian dari pencerminan dan implementasi Tri Sakti Bung Karno. “Isinya ya fraksi pasang badan mendukung surat edaran ini, karena ini salah satu bentuk pencerminan Tri Sakti Bung Karno yakni salah satunya berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan,” tegasnya.
Dengan adanya kebijakan tersebut, ia memandang akan menjadi multiplier effect bagi perekonomian Bali. Bahkan, lebih berdampak dibandingkan pemberian bantuan sosial (bansos). “Multiplier effectnya jauh lebih bermanfaat di masa pandemi, daripada kita ngasih beras, sembako, berakhirnya di toilet,” terangnya.
Selain itu, SE tersebut diklaim membela rakyat-rakyat kecil utamanya para penenun yang nantinya bakal menggerakkan roda ekonomi Bali melalui usahanya tersebut. “Ini kan ada penenun, punya keluarga, punya anak beli pulsa buat sekolah, beli beras untuk makan, multiplayer effectnya jauh lebih besar, daripada sekedar, bansos sembako atau beras,” pungkasnya. (her)
Save as PDF