DENPASAR-fajarbali.com | Meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali membuat Pemerintah Pusat menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai tanggal 3-20 Juli. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali.
Akan tetapi, adanya penerapan tersebut dikeluhkan oleh masyarakat lantaran akan berimbas pada perekonomian masyarakat itu sendiri. Pasalnya, dalam penerapan PPKM Darurat tercantum aturan mengenai jam operasional tempat-tempat usaha. Termasuk penutupan sementara pusat perbelanjaan/perdagangan.
Terkait hal itu, Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali langsung angkat bicara dengan meminta penjelasan dari Gubernur Bali Wayan Koster melalui Pandangan Umum Fraksi saat Sidang Paripurna DPRD Bali, Selasa (06/07). Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan oleh I Komang Nova Sewi Putra menyatakan, masyarakat bingung mau berbuat apa dalam mempertahankan hidupnya akibat Pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai.
Baca Juga :
Pastikan Ketersediaan Oksigen di Badung Aman, Sekda Adi Arnawa Pantau Kesiapan RSD Mangusada
Hari Ketiga, Wabup Patriana Pantau PPKM Darurat
Menurut dia, saat ini masyarakat cenderung semakin kehilangan harapan hidup. Sehingga membutuhkan membutuhkan kehadiran seorang pemimpin yang dapat memberikan solusi, bukan malah menimbulkan rasa takut dan tidak nyaman akibat kehilangan kepercayaan.
“Dampak Pandemi Covid-19 yang menyerang dunia maupun Indonesia yang paling terdampak adalah dari sektor pariwisata khususnya di Bali. sehingga pemberlakuan PPKM Darurat saat ini sangat membebani masyarakat karma Bali, khusus nya masyarakat kecil atau IKM-UKM,” kata Nova saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat.
Menyikapi hal tersebut, pihaknya menyarankan agar Pemprov Bali bisa memberikan solusi terhadap keluh kesah masyarakat saat ini. Mengingat, saat ini masyarakat dihadapkan diantara dua pilihan. Yakni antara kesehatan dengan perekonomian dan kebutuhan.
“Fraksi Partai Demokrat menyarankan Saudara Gubernur untuk duduk bersama mencari solusi yang bijak untuk kepentingan krama bali yang saat ini sudah 1,5 tahun lebih merasakan menangis tak bisa tertawa terpaksa. Karena hampir kehilangan harapan hidup sehingga mana yang menjadi lebih penting antara sakit karena Covid atau sakit karena kelaparan,” saran dia.
Begitu juga dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 09 tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Darurat Covid-19. Fraksi Partai Demokrat menilai memunculkan pertanyaan di masyarakat. Pertama, waktu pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum baik di warung makan dan lain-lain tidak disebutkan dengan jelas dalam Surat Edaran waktu tutup bungkus/Take Away. Akan tetapi pelaksanaannya ditutup pukul 20.00 Wita.
Kedua, Pemberlakuan Physical distancing, Pembatasan kapasitas 50% pengunjung di tempat-tempat publik seperti pasar, supermarket, mengapa tidak diberlakukan hal yang sama di tempat-tempat makan atau warung kuliner. Ketiga, fasilitas umum seperti lapangan ataupun pantai yang merupakan ruang terbuka kenapa harus ditutup sedangkan masyarakat membutuhkan tempat olahraga, udara segar dan sinar matahari untuk meningkatkan imun.
“Kenapa tidak diterapkan prokes ketat dan pembatasan pengunjung saja?,” tandasnya.
Selain itu, dengan penerapan PPKM Darurat di Bali, beredar isu di masyarakat bahwa akan ada penundaan dibukanya penerbangan Internasional terbatas. “Ini menimbulkan beberapa pertanyaan di masyarakat kenapa setiap menjelang atau akan di buka selalu ada data peningkatan jumlah yang terpapar Covid-19 sehingga dibuatkan PSBB atau PPKM atau PPKM Darurat Covid 19 dan sejenisnya sehingga membuat rencana pembukaan ditunda. Kenapa hanya Bali yang ditunda-tunda terus?” terang dia.
Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali juga menyinggung soal proves vaksinasi yanh telah berjalan saat ini. Kata dia, penduduk Bali saat ini sudah mendekati 70% menjalankan vaksinasi. Namun muncul pertanyaan dari masyarakat kenapa Bali diikutkan dalam pelaksanaan PPKM Darurat bersama dengan Jawa. Padahal jika dibandingkan dengan Pulau Jawa, Bali masih lebih tinggi prosentase vaksinasi. Disamping itu, masyarakat Bali paling disiplin melaksanakan prokes dan telah mengikuti program vaksin mencapai target.
Fraksi Demokrat Bali juga mempertanyakan soal pemberlakuan PCR bagi Orang yang masuk ke Pulau Bali sungguh kebijakan yang dianggap memberatkan pengunjung ke Bali. Menurutnya, ditengah masyarakat Bali yang sedang mengharapkan kunjungan wisatawan baik wisman (wisatawan mancanegara) maupun wisnus (wisatawan nusantara) walau masih sangat terbatas. “Maka untuk itu Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar kebijakan ini bisa ditinjau kembali, dan atau dikembalikan kepemberlakuan Rapid Antigen yang sama di berlakukan baik laut, darat maupun udara,” papar dia.
“Dalam situasi yang sulit dan perekonomian Provinsi Bali sedang terpuruk ini, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan saudara Gubernur untuk program kegiatan yang dibiayai dengan dana pinjaman agar lebih berhati-hati dalam pelaksanaannya dan agar pengawasannya dilakukan dengan ketat sehingga sesuai dengan rencana dan harapan masyarakat,” pungkasnya. (her)
Save as PDF