Pengamat dan praktisi pendidikan ini justru mendorong dikembalikannya sistem nilai ujian yang dulu dikenal dengan Nilai Ebtanas murni. Mengingat sistem Ujian Nasional sudah dihapus, maka salah satu solusi yakni dengan mengadakan tes masuk versi masing-masing sekolah layaknya sekolah ikatan dinas, jika tes jalur nilai sekolah diragukan.
"Jadi setiap sekolah punya tes seleksi masing-masing. Seperti sekolah dinas lah. Ini kan sangat 'fair' menurut saya. Ada indikator akademik dan intelektual yang jelas tapi butuh komitmen bersama. Bila perlu ada pengawas eksternal," sarannya.
Sistem tes seleksi masuk, lanjut dia, juga melahirkan peserta didik berkarakter. Yang tidak diterima pun bisa menerima kenyataan karena memang gagal melewati seleksi. Ia menepis sistem ini justru mempertebal kastanisasi sekolah, justru semakin menguatkan karakteristik setiap sekolah.
Dengan demikian, persekolahan swasta berbasis kerakyatan, juga mendapatkan imbas positif. Calon siswa yang gagal seleksi di sekolah negeri bisa ditampung dengan subsidi dari pemerintah daerah sehingga tidak perlu membangun gedung-gedung sekolah baru dengan biaya tinggi.
Hal ini pun, masih menurut Putra Wijaya, telah jelas diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sidiknas) bahwa pihak swasta berperan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
Putra Wijaya berharap, gagasannya ini disampaikan oleh YPLP Provinsi Bali, pusat hingga PB PGRI ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai stakeholder.
