Politisi asal Pedungan Denpasar ini menyatakan, DPRD Bali serius memperjuangkan Tenaga Honorer Penyuluh Bahasa Bali untuk dapat diangkat menjadi ASN. Dikatakan, DPRD Provinsi Bali telah mengeluarkan surat rekomendasi nomor R.08.800/23200/PSD/SETWAN yang disampaikan kepada Gubernur Bali. Surat rekomendasi ditandatangani Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama. “Inti dari surat rekomendasi tersebut yakni DPRD Provinsi Bali merekomendasikan agar Tenaga Honorer Penyuluh Bahasa Bali dapat diangkat menjadi ASN,” ujarnya.
Ditambahkannya lagi, tenaga honorer Penyuluh Bahasa Bali perlu mendapatkan kepastian status kepegawaian mengingat diberlakukannya Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menegaskan bahwa ASN hanya terdiri dari PNS dan PPPK. Pemberlakuan UU No 5 tahun 2014 ini dipertegas kembali melalui Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang mempertegas terkait larangan mengangkat honorer. “Saat ini status Penyuluh Bahasa Bali kan tenaga honorer, jadi mereka butuh kepastian terkait nasib mereka sebelum tanggal 28 November 2023,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya tak akan tinggal diam dan akan memperjuangkan nasib para Penyuluh Bahasa Bali. Dan juga meminta kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan BKPSDM untuk mengakomodir apa yang menjadi aspirasi para Penyuluh Bahasa Bali tersebut. “Kami akan kawal all out aspirasi teman-teman Penyuluh Bahasa Bali ini supaya statusnya dapat dipertahankan, terlebih menjadi formasi PPPK,” tegasnya.










