DPRD Bali Keluarkan Rekomendasi Terkait Status Tenaga Honorer

IMG-20230727-WA0006
Ratusan Penyuluh Bahasa Bali melakukan audiensi dengan DPRD Bali terkait status mereka

Politisi asal Pedungan Denpasar ini menyatakan, DPRD Bali serius memperjuangkan Tenaga Honorer Penyuluh Bahasa Bali untuk dapat diangkat menjadi ASN. Dikatakan, DPRD Provinsi Bali telah mengeluarkan surat rekomendasi nomor R.08.800/23200/PSD/SETWAN yang disampaikan kepada Gubernur Bali. Surat rekomendasi ditandatangani Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama.  “Inti dari surat rekomendasi tersebut yakni DPRD Provinsi Bali merekomendasikan agar  Tenaga Honorer Penyuluh Bahasa Bali dapat diangkat menjadi ASN,” ujarnya.

Ditambahkannya lagi, tenaga honorer Penyuluh Bahasa Bali perlu mendapatkan kepastian status kepegawaian mengingat diberlakukannya Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)  yang menegaskan bahwa ASN hanya terdiri dari PNS dan PPPK. Pemberlakuan UU No 5 tahun 2014 ini  dipertegas kembali melalui  Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang mempertegas  terkait  larangan mengangkat honorer. “Saat ini status Penyuluh Bahasa Bali kan tenaga honorer, jadi mereka butuh kepastian terkait nasib mereka sebelum tanggal 28 November 2023,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya tak akan tinggal diam dan akan memperjuangkan nasib para Penyuluh Bahasa Bali. Dan juga meminta kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan BKPSDM untuk mengakomodir apa yang menjadi aspirasi para Penyuluh Bahasa Bali tersebut. “Kami akan kawal all out aspirasi teman-teman Penyuluh Bahasa Bali ini supaya statusnya  dapat dipertahankan, terlebih menjadi formasi PPPK,” tegasnya.

BERITA TERKINI

TERPOPULER

Scroll to Top