Bahwa tersangka selaku PA, di samping mengalihkan kegiatan dari pengadaan barang/jasa menjadi penyerahan uang yang disertai adanya pemotongan bagi fee rekanan.
Sementara dalam kapasitasnya selaku PPK, tersangka tidak membuat rencana umum pengadaan, memecah kegiatan, melakukan penunjukan langsung tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembuatan dokumen pengadaan fiktif.
"Perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1 miliar lebih sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali," tuturnya.
Ditempat yang sama, Kepala Seksi Intelijen (kasi intel) I Putu Eka Suyatna didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (kasi pidsus) Kejari Denpasar I Nyoman Sugiarta membenarkan bahwa dalam perkara ini ada uang titipan sebesar Rp 800 juta. Uang itu dititipkan oleh para rekanan dan juga tersangka.
"Jadi uang ini belum bisa dibilang uang pengembalian kerugian negara, uang ini untuk sementara kami anggap sebagai uang titipan yang diserahkan oleh para rekanan dalam kasus pengadaan ini dan juga tersangka," jelas Kasi Intel.
Sementara ditanya apakah kemungkinan ada tersangka lain, Kasi Intel menjawab sejauh ini belum ada informasi yang pasti.
"Sementara belum ada (tersangka lain)," jawabnya sembari menyebut bahwa tersangka saat ini menjalani penahanan untuk 20 hari kedepan di Rutan Polresta Denpasar.(eli)
