Saat ini Sudiarka Jaya menyebutkan, pabrik AMP tersebut memang sudah mengantongi Surat Izin Usaha Industri (SIUI). Meski demikian ia menegaskan, untuk menerbitkan izin pihaknya tidak bekerja sendiri. Melainkan ada OPD lain yang turut menentukan kelayakan kelengkapan persyaratan. Khusus untuk pabrik AMP ini, untuk memperoleh IMB sebelumnya harus menyertakan syarat terkait Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKl-UPL) yang diurus di Dinas Lingkungan Hidup.
"Kan untuk pembuat UKL-UPL itu perlu dilegalisir dan disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi dia (Dinas Lingkungan Hidup) yang lebih tahu ini dampaknya ke mana saja. Kami di perizinan hanya terima dokumen (UKL-UPL). Karena syarat untuk bisa ajukan IMB, harus ada dokumen UKL-UPL," tegasnya.
Nah, jika kini muncul protes dari warga yang khawatir terhadap pencemaran lingkungan, maka menurutnya Dinas Lingkungan Hidup yang lebih berwenang untuk memberi penjelasan. Apalagi di dalam dokumen UKL-UPL tersebut dicantumkan bahwa setelah 6 bulan disetujui, maka pemegang rekomendasi wajib memberi laporan ke Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan limbahnya.
"Mestinya setalah enam bulan, ada laporan. Bisa cek ke Dinas Lingkungan apakah setalah enam bulan itu ada laporan pengelolaan limbah dari pihak AMP yang pernah diberikan rekomendasi untuk dokumen UKL-UPL atau tidak," imbuhnya.
Meski demikian, Sudiarka Jaya memastikan pihaknya tidak tinggal diam atas aksi protes ini. Bahkan ia juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup serta menerjunkan timnya ke lapangan. Jika memang terbukti ada masalah terkait lingkungan dan pengelolaan limbahnya, maka bukan hal yang mustahil jika izin pabrik AMP tersebut akan ditunda. "Sudah ada tim kami di lapangan. Kalau dinas terkait nyatakan ada masalah, dan dinas terkait berikan report ke kami bahwa izinya mau dipending atau bagaimana, kami siap. Karena kami terbitkan izin berdasar dokumen yang sudah dilegalisir dari dinas terkait," tegasnya.
