(Dari kiri) Tiza Mafira (Climate Policy Initiative Indonesia), Samuel Yansen Pongi (Wakil Bupati Sigi), I Wayan Juniarta (Yayasan Bambu Lestari)
MANGUPURA-fajarbali.com | Smesco Indonesia bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) meluncurkan Smesco Hub Timur di kawasan Pasar Nusa Dua, Bali. Smesco Hub Timur ini merupakan program inisiatif yang bertujuan sebagai investment hub yang dilengkapi SMEs Investment Dashboard, yaitu aplikasi sistem informasi pendataan UKM, riset (Business Intelligence), monitoring, dan evaluasi untuk para UKM seluruh Indonesia, utamanya Indonesia bagian Timur.
Dalam sambutannya, Leonard Theosabrata selaku Direktur Utama Smesco Indonesia, menyampaikan harapan serta apresiasinya. “Di SMESCO Hub Timur, para investor dapat melihat langsung berbagai jenis UKM yang potensial untuk menerima investasi, sehingga para pelaku usaha dapat meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar. Kami mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sigi yang menjadi Pemkab pertama yang menggunakan Smesco Hub Timur ini untuk membuka peluang kolaborasi investasi hijau melalui dialog yang kita adakan di sore hari ini,” ungkap Leonard.
Aktivitas perdana yang dilakukan di Smesco Hub Timur setelah diluncurkan adalah berkolaborasi dengan LTKL (Lingkar Temu Kabupaten Lestari), Koalisi Ekonomi Membumi (KEM), dan Jurisdiction Collective Action Forum (JCAF) mengadakan Dialog Investasi Indonesia Timur pada Sabtu (1/10). Dialog ini membahas tentang peluang investasi lestari untuk daerah-daerah yang berada di Indonesia bagian timur.
Tiza Mafira dari Climate Policy Initiative Indonesia, memberikan skema ekonomi alternatif yang ramah lingkungan dan ramah sosial, lengkap dengan daftar pendanaan dan investasi pendukung yang bisa diakses. “Ekonomi yang berdaya penting adalah yang dapat menyesuaikan keadaan terhadap bencana dan tetap berkelanjutan. Untuk mewujudkan program yang berkelanjutan, penting menjodohkan dengan pasar dan pendanaan,” katanya.
Dialog yang bertajuk “Portfolio Jurisdiksi Komoditas Kakao dan Bambu untuk Ekonomi Tangguh Bencana” ini menghadirkan inisiatif baik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi untuk mendorong masuknya investasi lestari yang tangguh bencana. Ragam upaya mulai dari kebijakan, perencanaan, dan pendanaan difokuskan pada menciptakan kondisi pemungkin untuk hal tersebut. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah Peraturan Daerah Sigi Hijau.
Samuel Yansen Pongi selaku Wakil Bupati Sigi, menjelaskan mengapa hal ini penting bagi Kabupaten Sigi. “Hampir 75 persen wilayah Sigi adalah kawasan hutan dan sisanya digunakan untuk kawasan budidaya. Oleh karena itu, penting bagi Kabupaten Sigi untuk membuktikan bahwa ada skema investasi yang tetap menjaga hutan kami dan masyarakat juga sejahtera. Pemerintah Kabupaten Sigi bersama Cocoa Sustainability Partnership (CSP), PisAgro dan LTKL bersama-sama untuk mewujudkan contoh nyata melalui portofolio investasi berbasis yurisdiksi dengan menggunakan komoditas kakao,” ujarnya.
Selain komoditas kakao yang dikembangkan untuk membangun ekonomi kerakyatan tersebut, Kabupaten Sigi juga mengembangkan komoditas bambu yang memiliki manfaat untuk mengatasi bencana alam banjir. Bambu menjadi tanaman yang mampu menahan air dan material dari sungai, sekaligus berfungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan utamanya daerah aliran sungai.
“Pemerintah Sigi menjalin kerja sama dengan Yayasan Bambu Lestari dalam rangka mewujudkan salah satu program Sigi Hijau, yaitu mengupayakan pengelolaan dan memperbanyak menanam pohon bambu untuk ketangguhan bencana. Program sejuta bambu untuk cegah banjir ini juga melibatkan masyarakat agar berpartisipasi aktif demi terwujudnya program tersebut,” sambung Afit Lamakarte selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi.
Menciptakan ragam kondisi pemungkin untuk investasi hijau dan ekonomi yang tangguh bencana untuk bisa masuk ke dalam wilayah jurisdiksi Kabupaten Sigi dengan bantuan dari multipihak telah dan akan terus dilakukan. Termasuk memastikan kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Sigi yang menjadi pelaku utama, antara lain petani, pekebun, masyarakat adat, kaum muda, kelompok perempuan dan anak. Sehingga siasat pemulihan ekonomi pasca bencana, alam dan non-alam, yang digaungkan oleh pemerintah pusat dapat terwujud di tingkat kabupaten.
Dalam kesempatan dialog ini, diluncurkan Festival Lestari ke-5 yang akan diselenggarakan pada 2023 dengan tuan rumah Kabupaten Sigi. Festival ini salah satu pintu masuk dan wadah promosi pembangunan lestari Kabupaten Sigi. Seluruh program, inisiatif baik, dan kearifan lokal yang dimiliki akan ditampilkan dalam festival tersebut. Festival Lestari ke-5 diharapkan dapat menggaet lebih banyak lagi mitra pembangunan di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk gotong royong membangun Sigi dan kabupaten anggota LTKL lainnya.
*Mengenai Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL)*
Asosiasi pemerintah kabupaten untuk mewujudkan pembangunan yang menjaga lingkungan dan mensejahterakan masyarakat sesuai agenda nasional melalui gotong royong multipihak. LTKL yang merupakan kaukus pembangunan lestari dari APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia) sampai dengan Juli 2022 telah memiliki 9 kabupaten anggota aktif dan 24 jejaring mitra baik di tingkat lokal maupun nasional.
Sebagai sebuah forum, LTKL diharapkan dapat mendukung upaya kabupaten dalam mewujudkan visi kabupaten lestari dengan indikator kunci meningkatkan pendapatan daerah, menurunkan angka kemiskinan dan mempersiapkan arah pembangunan untuk penurunan laju deforestasi sesuai dengan arah kebijakan nasional. Forum LTKL ini diharapkan menjadi wadah bagi para pemimpin daerah untuk berkolaborasi dan bergotong royong untuk mencapai visi lestari dan juga untuk dapat berbagi ilmu untuk upaya penerapan visi dan misi lestari di kabupaten.
*Mengenai Koalisi Ekonomi Membumi*
Sebuah gerakan bersama untuk mendorong tumbuhnya ekosistem investasi hijau untuk bisnis skala besar dan UMKM di Indonesia dengan kerjasama multipihak dan antar negara. Gerakan ini akan dinaungi oleh Deklarasi Bersama antara Pemerintah [Kementerian Investasi, Kementerian Koperasi UKM, SMESCO Indonesia, Kementerian Perdagangan, BAPPENAS & Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan] bersama asosiasi swasta dan komoditas [KADIN, APINDO, HIPPMI, PISAgro, CSP, SCOPI, SSI] dan Koalisi Mitra Pembangunan yang menunjukkan komitmen gotong-royong selama 5 tahun (2022-2026). M-001
Save as PDF