AMLAPURA – fajarbali.com | Dewan Karangasem sangat menyangkan disejumlah Organasasi Perangkat Daerah (OPD) di pemkab Karangasem tidak ada anggaran belanja modal. Padahal, belanja modal dinilai sangat menentukan kinerja masing-masing OPD. Belanja modal Nol,sama saja OPD tersebut nganggur dan tidak bekerja.
Anggota DPRD I Wayan Sumatra, Kamis (21/11/2019) mengatakan, dalam sistem kelembagaan organisasi pemerintah daerah, berdasarkan kinerja. Tentunya, dengan tanpa anggaran belanja modal mereka tidak akan berkerjam maksimal. Tanpa pendanaan maksimal, kata Sumatra sudah tentu mereka tidak akan bisa bekerja. “Dinas yang memberikan kontribusi besar dalam ekonomi makro, lalu tanpa ada pendanaan yang cukup bagaimana mereka bisa bekerja,” ujar Sumatra.
Anehnya, kata Sumatra, dalam postur APBD Induk 2020, kebutuhan barang dan jasa sangat tinggi. Artinya, pemkab Karangasem hanya menganggarkan anggaran rutinitas mulai dari gaji pegawai, dan lainya. Pernyataan Sumatra ini juga disepakati oleh anggota DPRD lainya seperti I Wayan Geden dan Putu Eka Juliawan. “Kalau belanja modal tidak ada, berarti OPD tidak berkerja dong alias nganggur saja,” timpal Sumatra lagi.
Salah satu OPD yang belanja modalnya nol sebut Sumatra adalah dinas Pertanian Karangasem. Padahal katanya lagi, sektor pertanian yang menjdi struktur ekononi makro penyumbang PDDRB tetinggi namun justru tanpa dana yang cukup, nol belanja modal. “Katanya target pertumbuhan ekonomi 5 sampai 6 persen, sementara mereka nol belanja modal,” ujarnya lagi.
Selain dinas Pertanian, kata Sumatra lagi, masih ada sejumlah OPD yang dalam postur APBD induk 2020 nol belanja modal yakni dinas koperasi. “Banyak OPD yang belanja modalnya nol, kalau seperti itu tentu saja akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai, dan berpengaruh juga dengan tunjangan kinerja (tukin) mereka, dan ini harus menjadi bahan evaluasi oleh organisasi kepemerintahan kita,” ujarnya. (bud)
Save as PDF