DENPASAR-fajarbali.com | Pandemi Covid-19 sangat berdampak ke seluruh sektor, termasuk sektor perekonomian. Seperti yang terjadi di Bali, sektor pariwisata mengalami ‘mati suri’ sejak adanya Pandemi. Begitu juga dengan Koperasi di Bali.
Saat ini, setidaknya ada banyak koperasi yang kondisi keuangannya goyah akibat terdampak Pandemi. Hingga menyebabkan seringkali terjadi konflik dengan anggota atau nasabahnya akibat ketiadaan dana saat para nasabah ingin menarik simpanannya.
Menyikapi hal itu, Komisi II DPRD Bali meminta kepada pemerintah ikut turun tangan dalam menyikapi permasalahan koperasi, yakni dalam hal pengawasan. Ketua Komisi II DPRD IGK Kresna Budi berharap agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa melakukan hal itu.
“Paling tidak ada pengawasan dari OJK ya, penting itu supaya jalannya sistem keuangan di Bali menjadi lebih baik, tidak sampai merugikan, tapi menumbuh kembangkan ekonomi kita, maksud dan tujuannya,” kata dia, Selasa (02/11).
Disamping itu, Dinas terkait yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali juga harus lebih memberikan pembinaan kepada para koperasi. “Sehingga pengawasan OJK itu menjadi alat paling vital supaya tidak merugikan masyarakat banyak, untuk itu Dinas Koperasi melakukan pembinaan turun ke lapangan, dan ada pengawasan tidak kuartalan, kan begitu, tidak di tutup buku setiap tahun,” akunya.
Dari data Dinas Koperasi dan UMKM Bali, hingga tahun 2020 terdapat sekitar 5.016 koperasi di Bali dengan jumlah keseluruhan anggota sebanyak 5 juta nasabah. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 192 merupakan koperasi binaan provinsi, dan 3.812 merupakan binaan kabupaten/kota.
Bahkan, menurutnya penyimpangan tersebut biasanya terjadi berjalan secara berbulan-bulan. Sehingga, dengan ikut turunnya OJK dalam pengawasan tersebut diharapkan mampu membuat koperasi di Bali lebih sehat.
“Karena setiap kali kadang penyimpangan itu berjalannya berbulan bukan setiap tahun, mudah-mudahan dengan adanya pengawasan dari OJK menjadi lebih baik. Sehingga untuk pembinaannya menjadi lebih ditekankan lagi,” paparnya.
Kresna Budi bahkan mengusulkan adanya peluang pemberian bantuan stimulus dari Pemprov Bali melalui APBD kepada koperasi-koperasi di Pulau Dewata.
Apalagi, koperasi sendiri menurutnya adalah sokoguru ekonomi Bali, khususnya di masa pandemi yang membuat ekonomi terpuruk.
“Sangat dimungkinkan anggaran itu, karena apa, sokoguru ekonomi kita kan koperasi, bantuan harus lebih banyak ke sana, karena UMKM kita kan lebih banyak digerakkan oleh koperasi,” tandasnya.
Untuk itu, dirinya mendorong agar Gubernur Bali, Wayan Koster memberikan stimulus tersebut. Ia juga bahkan memastikan bahwa DPRD Bali akan menyetujui jika ada wacana tersebut. “Mudah-mudahan bapak Gubernur berkenan dengan dewan pasti menyetujui anggaran itu permodalan daripada koperasi-koperasi yang ada, hibah saya banyak ke koperasi kok yang sudah jalan,” kata dia.
Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Bali, Wayan Mardiana mengakui akibat pandemi Covid-19 banyak lembaga keuangan mikro seperti koperasi dihantui kesulitan keuangan atau likuiditas akibat banyaknya masyarakat yang menjadi nasabah melakukan penarikan simpanan atau rush ataupun kredit macet akibat kesulitan ekonomi.
Akibatnya membuat banyak koperasi di Bali menjadi koperasi yang tidak sehat akibat hal tersebut.
“Bagi koperasi tidak sehat, kita lihat tidak sehatnya karena apa, apakah di masa pandemi saja, saya kira di masa pandemi saja kesulitan dia terkait dengan likuiditas,” jelas politisi asal Buleleng ini.
Bahkan, ia mengaku nyaris semua koperasi di Bali menurutnya mengalami kesulitan keuangan atau likuiditas. Mayoritas, menurutnya adalah jenis koperasi simpan pinjam (KSP). “Hampir semua, apalagi yang disimpan pinjam,” pungkasnya. (her)
Save as PDF