MANGUPURA – fajarbali.com | Para Dewan Badung meminta pemerintah segera membuka kembali sektor pariwisata. Pasalnya, pariwisata merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Bali khususnya Badung.
“Sektor pariwisata harus segera dihidupkan kembali dengan tatanan normal baru. Obyek wisata yang lama tutup harus bersiap dibuka seperti pantai, restoran dan tempat hiburan,” ujar Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi dua Wakil Ketua DPRD I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta di Gedung Dewan, Selasa (30/6/2020).
Jika pariwisata ini tidak dibuka kembali maka, perekonomian warga Badung akan semakin memburuk. Tentunya dengan standar protokol kesehatan yang ketat. Parwata meyakini dengan tatanan hidup baru ini, semua sektor perekonomian masyarakat Bali khususnya Badung bisa bangkit dari keterpurukan.
Apalagi, sektor pariwisata, ia sangat optimis akan menggeliat lantaran masyarakat dan wisatawan sangat jenuh tinggal dirumah selama masa Pandemi.
“Dengan semangat gotong royong saya yakin bisa. Gotong royong ini dengan Satgas Covid di Desa. Mereka dilibatkan dan ikut mengingatkan bila ada hotel, restoran atau tempat rekreasi yang tidak melaksanakan protokol kesehatan. Begitu juga pengunjung kalau tidak pakai masker bisa diingatkan,” jelasnya Sekretaris DPC PDIP Badung ini
Dengan dibukanya sektor pariwisata pihaknya berharap sektor-sektor lain secara bertahap juga ikut bangkit. “Kalau ini (sektor pariwisata) sudah hidup, maka 85 persen ekonomi di Badung akan bergerak. Karena sektor riil dan industri sangat bergantung pada pariwisata,” papar Parwata.
Pihaknya juga mengimbau masyarakat, para pelaku usaha dan wisatawan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Setiap tempat usaha dan obyek wisata wajib melengkapi sarana standar protokol seperti, tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan alat thermal scanner. Begitu juga pengunjung dan masyarakat, ia wajib memakai masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun dalam jumlah banyak. “Intinya, tidak usah paranoid kita tetap dengan protokol kesehatan. Dan tanggal 9 Juli (2020) pariwisata sudah mulai dibuka,” tegasnya.
Sementara mengenai kewajiban pekerja pariwisata harus rapid test, Parwata meminta agar menjadi tanggungan pemerintah. “Soal rapid test, itu mesti gratis. Pemkab Badung harus menanggung biaya rapid test. Toh itu juga untuk keselamatan dan kesehatan warga kita semua,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD I Wayan Suyasa. Menurutnya kalau rapid test dilakukan secara mandiri maka akan sangat memberatkan para pekerja. Terlebih, biaya rapid test lumayan mahal. “Untuk rapid test pemerintah harus mempersiapkan. Dan itu harus gratis,” timpalnya.
Kembali Parwata menambahkan bagi pekerja bisa datang langsung atau perusahaannya yang mengusulkan ke Dinas Kesehatan Badung untuk dirapid test gratis. Selain itu pihak desa juga bisa mengusulkan warganya yang akan bekerja untuk dirapid test ke Pemkab. “Kita akan fasilitasi, karena ini untuk kepentingan kita bersama,” tegas Parwata.(put).
Save as PDF