Bahkan Sutjidra menuturkan tidak ada jaminan kesehatan yang lainnya selain BPJS kesehatan yang dimiliki pemerintah. Semuanya sudah terangkum dalam BPJS kesehatan.”Saya pelakunya KBS yang dulu kami siap membuat jaminan kesehatan dari daerah namun hal itu tidak bisa kalau jaminan kesehatan pemerintah. Kalau asuransi kesehatan swasta lain ceritanya. Saya pertama sudah sempat membuat jaminan kesehatan KBS dan itu tidak bisa dijalankan. Kalau sekarang ada program seperti itu saya bantah langsung orang saya pelakunya dan merancang itu semua namun tidak bisa dijalankan,”tegas Sutjidra lagi.
Sutjidra menegaskan program jaminan kesehatan yang dibawakan paslon nomor urut satu tidak bisa direalisasikan lantaran pemerintah telah menegaskan jaminan kesehatan hanya ada satu jaminan kesehatan pemerintah.”Kalau program boleh saja namun saya ingatkan program itu tidak akan bisa terealisasi karena di Indonesia tidak boleh ada program jaminan kesehatan yang lainnya selain BPJS terkecuali jaminan kesehatan swasta. Yang jelas jaminan kesehatan yang diprogramkan itu tidak mungkin bisa terealisasi,”ucapnya lagi.
Terus bagaimana tanggapan Sugawa Korry? Menurut Calon Bupati Buleleng nomor urut satu I Nyoman Sugawa Korry saat dikonfirmasi seusai pelaksanaan debat menjelaskan kalau JKBS itu merupakan suatu istilah penyempurnaan dari BPJS. Dalam penerapan JKBS Sugawa mengakui nantinya akan melakukan runding ke BPJS.”Ini merupakan istilah saja penyempurnaan dari BPJS nanti kita melakukan runding ke BPJS yang intinya masyarakat agar menikmati geratis dalam pelayanan kesehatan,”tepis Sugawa Korry.










