TABANAN – fajarbali.com | Terancamnya target PAD 2020 Kabupaten Tabanan akan tidak tercapai, akibat adanya pandemic global Covid-19. Sehingga Komisi III DPRD Tabanan menggelar Raker (Rapat kerja) Senin (18/5/2020) dengan menggundang OPD Unit penghasil, untuk membahas pendapatan daerah. Hal ini dilakukan, sebagai upaya DPRD mendorong OPD Unit Penghasil agar melakukan terobosan yang inovatif sehingga bisa Kabupaten Tabanan meningkat.
Rapat dibuka oleh ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Made Dirga langsung menanggapi isi permasalahan pendapatan dimasa pandemi Covid-19 yang terus merosot. Sehingga pihaknya mendorong OPD tersebut untuk melakukan evaluasi dan berinovasi. “Jangan sampai OPD berdiam diri, nanti bangkrut pemerintah kita,” tegas Dirga usai Raker dengan tim unit penghasil Senin (19/5/2020)
Lanjutnya Dirga, dalam situasi ini pihaknya tidak ingin OPD Unit Penghasil meski mereka fokus menangani isu Covid-19, tetapi dilain sisi ada permasalahan yang timbul seperti halnya permasalahan sosial masyarakat. Sehingga pihaknya berharap penanganan Covid-19 berjalan tetapi tetap juga berusaha meningkatkan PAD dengan catatan tidak mengurangi protokol kesehatan.
“OPD harus mengevaluasi, rencanakan situasi yang sekarang untuk mendapatkan solusi bagaimana PAD tetap mendapatkan income ditengah Covid-19,” harapnya.
Sementara, Kepala Bapelitbang (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan) Ida Bagus Wiratmaja menjelaskan pelaksanaan inovasi bisa dilaksanakan bila didukung oleh kemampuan masyarakat untuk membayar kewajiban dan melakukan transaksi. Ia melanjutkan, kebijakan yang diambil adalah memberikan kelonggaran dari masyarakat yang sudah menerapkan SOP pencegahan covid 19. “75 % APBD berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum) dengan melihat kondisi keuangan yang memprihatinkan diperlukan pengambilan kebijakan dan strategi yang terarah sehingga fluktuasi cash flow keuangan bisa diprediksi,” paparnya.
Ditegaskannya, sektor pertanian harus dijaminkan dari sektor hulu sampai hilir, hingga saat ini pihaknya sudah melakukan pemetaan kawasan atau daerah ditabanan, yang hasilnya sektor pertanian tidak terdampak Covid-19 karena hasil pertanian sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. “Kita harus memberikan peluang masyarkat yang bekerja disektor formal, dengan membuat surat edaran atau intruksi kepada masyarakat. Seperti halnya membuat Kebijakan untuk sektor informal ( toko modern, pasar) dengan tetap menjaga protokol kesehatan (masker, cuci tangan, lokal distancing) dalam pencegahan covid 19,” pungkasnya. (kdp).
Save as PDF