MANGUPURA-fajarbali.com | Jajaran DPRD Provinsi Bali, mendatangi Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Badung.
Kehadiran jajaran wakil rakyat Bali dipimpin langsung Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama diterima Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta didampingi Wakil Bupati Ketut Suiasa dan Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta beserta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat bertempat di Ruang Rapat Bupati, Selasa (29/1/2019) Puspem Badung.
Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama mengungkapkan tujuan mengunjungi Kabupaten Badung guna menyamakan persepsi terkait rencana perubahan atas Perda Nomor 16 tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali tahun 2009-2029.
“Kehadiran kami dalam rangka kunjungan kerja terkait rencana perubahan RTRW Bali. Kami sudah mendatangi Denpasar dan besok (hari ini) kita ke Tabanan untuk menyerap usulan-usulan di setiap daerah,” ungkapnya didampingi Ketua Pansus Wayan Kariyasa Adnyana.
Menurutnya, perubahan RTRW sudah selayaknya direvisi mengingat telah lama belum disesuaikan. Sesuai Ketentuan, Perda RTRW perlu ditinjau kembali setiap 5 tahun. Sebab, dinamika perubahan kebijakan nasional dan dinamika internal di Provinsi Bali perlu diakomodasi dan diharmoniskan, dan diintegrasikan dalam konsep Pembangunan Bali selanjutnya.
“Perda ini sudah 10 tahun, jadi perlu ditinjau kembali. Seperti ketinggian bangunan dan kawasan suci,” jelasnya.
Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, menyambut baik upaya legislator di Provinsi Bali melakukan kunjungan kerja guna menyerap aspirasi di daerah. Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Badung memaparkan rencana pembangunan di Kabupaten Badung.
Salah satunya, megaproyek berupa jalan lingkar selatan. Untuk jalan lingkar, Pemkab Badung tahun 2019 mulai melakukan pengukuran tanah-tanah yang terkena pembebasan. Ini progres yang akan dilakukan sebelum melakukan detail engineering design (DED).
“Kami juga tetap fokus pada program yang telah berjalan seperti sekolah gratis, di bidang kesehatan, dan program penguatan adat dan program penguatan budaya,” ujarnya.
Pejabat asal Desa Pelaga Petang itu juga menyikapi rencana adanya revisi ketinggian bangunan di atas 15 meter. “Kalau ketinggian bangunan, kami di Badung kurang sepakat melebihi batas ketinggian, karena sama artinya kita melakukan pengingkaran terhadap warisan,” ujarnya. (put)
Save as PDF