DENPASAR-fajarbali.com | Direktur Keuangan Perum BULOG, Hendra Susanto, didampingi Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Bali, Muhamad Anwar, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Kreneng. Sidak ini adalah bagian dari komitmen serius pemerintah untuk memastikan stabilitas harga dan pasokan pangan, khususnya beras, di Bali.
Dalam sidak tersebut, Hendra Susanto menekankan pentingnya pengawasan langsung terhadap penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). "Kami ingin memastikan penyaluran beras Program SPHP di Wilayah Bali berjalan lancar dan sesuai ketentuan," ujarnya. Ini menunjukkan fokus BULOG pada transparansi dan kepatuhan dalam distribusi.
Program Penyaluran Beras SPHP kini diperketat sesuai kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum BULOG. Salah satu aturannya adalah mitra penyalur wajib terdaftar dan tersertifikasi. Untuk memudahkan mekanisme pembelian dan penyaluran, mitra wajib menggunakan aplikasi Klik SPHP. "Aplikasi tersebut dimaksudkan agar mudah untuk melakukan monitoring secara akurat dan real time, serta aplikasi tersebut diharapkan dapat mempermudah mitra Penyalur untuk melakukan pembelian beras SPHP," jelas Hendra. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir penyimpangan dan meningkatkan efisiensi.
Harga Eceran Tertinggi (HET) beras SPHP di Bali ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram dengan kemasan 5 kilogram. Masyarakat diperbolehkan membeli maksimal 2 kemasan atau setara dengan 10 kilogram, dan dilarang untuk memperjualbelikan kembali beras SPHP yang telah dibeli. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan distribusi yang merata dan mencegah penimbunan. Hendra Susanto juga menegaskan, "Apabila mitra penyalur SPHP di Bali tidak mematuhi ketentuan, sanksinya cukup berat. Beras SPHP juga tidak boleh dijual di pasar modern." Hal ini menunjukkan keseriusan BULOG dalam menjaga integritas program.
Program SPHP merupakan penugasan resmi dari Pemerintah kepada Perum BULOG melalui Bapanas, berlaku mulai Juli hingga Desember 2025. Program ini adalah strategi pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga beras dan tetap menjaga daya beli masyarakat. Ini menunjukkan langkah proaktif pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi mikro di tengah potensi fluktuasi harga pangan.
Distribusi beras SPHP dilakukan melalui berbagai saluran penjualan yang menyentuh langsung konsumen, seperti pedagang eceran di pasar rakyat, koperasi desa/kelurahan merah putih, kios pangan binaan pemerintah daerah, dan Gerakan Pangan Murah. Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Bali, Muhamad Anwar, menyambut positif sidak ini. "Kami harapkan dengan adanya inspeksi seperti ini Pelaksanaan Program SPHP di Wilayah Bali menjadi tertib dan tepat sasaran. Harapannya semoga program yang baik ini pengawasannya dapat terpantau dan Masyarakat Bali dapat menikmati beras berkualitas dengan harga terjangkau," ujarnya.
Selain memantau SPHP, Direktur Keuangan Perum BULOG Hendra Susanto bersama Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Bali Muhamad Anwar juga melaksanakan kegiatan monitoring di Kecamatan Abiansemal, desa Bongkasa dan Taman. Monitoring ini bertujuan agar Program Penyaluran Bantuan Pangan periode Juni dan Juli 2025 dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. "Kami hari ini menyaksikan langsung bagaimana mekanisme program tersebut telah dijalankan dengan baik dan sesuai aturan di Desa Bongkasa dan Taman," ujar Hendra Susanto.
Jumlah Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Provinsi Bali adalah 298.310 jiwa, yang bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Masing-masing PBP akan mendapatkan 10 kilogram beras untuk 1 alokasi bulan. "Penyaluran Bantuan Pangan ini merupakan alokasi 2 bulan yaitu Juni dan Juli 2025 yang dalam pelaksanaan penyalurannya dilakukan bersamaan atau hanya 1 (satu) kali sehingga masing-masing PBP mendapatkan sebanyak 20 kilogram," jelas Hendra Susanto.
Saat ini Perum BULOG Kanwil Bali sedang melaksanakan Penyaluran Bantuan Pangan di Kabupaten Karangasem, Buleleng, Gianyar, dan Bangli. "Penyaluran Program Bantuan Pangan ini telah dilaksanakan mulai dari minggu lalu, sehingga di beberapa desa sudah mendapatkan beras atas program tersebut," ujar M. Anwar.
Penyaluran Bantuan Pangan ini kembali dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Badan Nasional Nomor 170/TS.03.03/k/7/2025. "Diharapkan dengan adanya monitoring seperti ini Program tersebut dapat tepat sasaran dan sesuai dengan aturan atau regulasi yang berlaku," pungkasnya.
Program-program ini menunjukkan komitmen Perum BULOG dan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan membantu masyarakat, khususnya di Bali, untuk mendapatkan akses beras berkualitas dengan harga terjangkau. Masyarakat dihimbau untuk turut serta mengawasi pelaksanaan program ini demi tercapainya tujuan yang optimal. (M-001)
