Lihadnyana juga menyebutkan peran pemerintah desa (pemdes) sangat penting dalam mewujudkan satu data ini. Ini dikarenakan pemerintah desa atau kelurahan merupakan yang terdekat dengan masyarakat. Pemdes yang paling tahu mobilitas, situasi, dan kondisi masyarakatnya. Oleh karena itu, para perbekel (kepala desa) juga harus diajak kerjasama untuk mendata warganya. “Tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai yang kaya, yang punya mobil dimasukkan dalam data,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Buleleng I Putu Kariaman Putra mengungkapkan ada 8.685 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima BSU. Namun, yang hadir hanya perwakilan yang ditunjuk. Tercatat penerima BSU keluarga tidak mampu sebanyak 6.807 KPM. Penerima BSU sopir angkot atau angdes sebanyak 125 KPM. Kemudian, penerima BSU sebanyak 553 KPM. Sedangkan, penerima BPUM sebanyak 1.200 KPM. “Masing-masing mendapatkan Rp150 ribu per bulan selama tiga bulan hingga Desember 2022 nanti,” ungkapnya. W - 008










