Hal yang menjadi kendala utama pada sistem tata kelola pemerintahan adalah menyangkut masalah aset. Namun ini tidak hanya dialami oleh Pemkab Buleleng, tetapi juga pada pemerintahan di seluruh Indonesia. Seperti diketahui, penyelesaian aset ini tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun. Oleh karena itu ini yang harus diupayakan agar kedepan perlahan-lahan aset itu bisa ditata sedemikian rupa. “Sehingga Buleleng itu memang benar-benar dapat mewujudkan sebuah tata kelola yang baik. Karena pada hakekatnya tugas pemerintah itu hanya dua, mewujudkan sebuah tata kelola yang baik dan meningkatkan pelayanan publik dan sekarang ditambah lagi mendorong daya saing daerah,” jelas Lihadnyana.
Sementara, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho menjelaskan dalam situasi global yang tidak menentu seperti saat ini dibutuhkan sebuah sinergi yang baik. Itu sudah terlihat pada jajaran Pemkab Buleleng. Sehingga ada sinyal yang sangat baik untuk keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Buleleng. “Dengan penguatan sinergi antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten saya yakin akan menciptakan peningkatan kualitas. Kami menyatakan siap untuk terus mendampingi Pemkab Buleleng dalam penyusunan LKPD agar semakin berkualitas,” tutupnya. W - 008










