Lebih lanjut, Sekda Suyasa menjelaskan bahwa pandemi covid-19 berpengaruh pada pemenuhan target kinerja. Dalam menangani pandemi, ada instruksi dari pemerintah pusat untuk melakukan refocusing dan cross-cutting anggaran. Sehingga, ada beberapa hal yang dimunculkan dalam RPJMD tidak bisa berjalan maksimal. Namun menurutnya, tim penilai pasti melihat ke mana perpindahan anggaran akibat cross-cutting tersebut.
"Ke pemulihan ekonomi kah, perlindungan sosial, itu kan ada. Diberikan porsi bahwa DTU 25 % untuk PEN, 8% penanganan covid, Dari sisi kepatuhan tersebut kita sudah berjalan. maka dari itu kita tidak ada sanksi dari Mendagri tentang DAU, penundaan transfer, dan sebagainya," paparnya. W - 008
