DENPASAR-fajarbali.com | Upaya penyelesaian sengketa pertanahan di Bali terus diperkuat. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali menggelar kegiatan gelar kasus pertanahan dengan objek sengketa yang berlokasi di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung pada Kamis, belum lama ini.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Eko Priyanggodo, A.Ptnh., M.H., QCRO, dan dihadiri oleh para pejabat pengawas di lingkungan BPN.
Turut hadir pula Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, I Wayan Sukiana, S.SiT., M.H., QRMP, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Mulyadi, S.T., M.App.Sc., Ph.D, yang masing-masing didampingi oleh tim teknis.
Gelar kasus ini menjadi forum strategis untuk mengkaji secara menyeluruh berbagai aspek sengketa pertanahan, mulai dari data yuridis hingga kondisi faktual di lapangan. Melalui pendekatan tersebut, BPN berupaya memastikan setiap persoalan ditangani secara objektif dan berbasis data yang valid.
Kepala Kanwil BPN Bali, Eko Priyanggodo, A.Ptnh., M.H., QCRO, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen institusinya dalam menghadirkan kepastian hukum di bidang pertanahan.
Menurutnya, penyelesaian sengketa tidak hanya membutuhkan ketelitian, tetapi juga keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap prosesnya.
“Gelar kasus ini penting untuk memastikan setiap permasalahan ditangani secara komprehensif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak,” ujarnya.
Selain sebagai sarana evaluasi, kegiatan ini juga menjadi wadah koordinasi lintas kantor pertanahan, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang memiliki keterkaitan wilayah, seperti antara Denpasar dan Badung yang memiliki dinamika pertumbuhan wilayah yang pesat.
Diharapkan, melalui gelar kasus ini, berbagai sengketa pertanahan yang terjadi dapat segera menemukan titik terang, sekaligus meminimalisir potensi konflik di masyarakat.
BPN Bali pun terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan demi mendukung tertib administrasi dan kepastian hukum di wilayah Provinsi Bali. (rel)
