Lebih lanjut, ia mengingatkan agar Pemerintah tidak membangun sekolah negeri baru tanpa kajian matang terkait kuota dan kondisi demografis, karena hal tersebut berpotensi mengurangi daya tampung dan keberlangsungan sekolah swasta yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM 74%).
Diketahui, saat ini justeru yang masih dibawah dari Provinsi yogyakarta yang mempunyai income per capita dibawah Bali.
“Sekolah swasta bukan pesaing, melainkan mitra yang membantu meringankan beban anggaran negara dan meningkatkan akses pendidikan,” tutup Ketua BMPS Bali," tegas Ambara.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi BMPS Bali untuk menyampaikan aspirasi dan rekomendasi agar kebijakan pendidikan di Bali dapat berjalan sinergis dan berkeadilan demi kemajuan pendidikan di Provinsi Bali.
