Lihadnyana pun mengungkapkan semangat dari pengadaan PPPK tahun ini adalah semangat membantu. Oleh karena itu, Buleleng yang sebenarnya paling siap dengan dilakukan pendampingan secara terus menerus selama masa pendaftaran. Petunjuk-petunjuk agar tidak salah dalam melakukan pendaftaran juga benar-benar serius dilakukan.”Bisa dibayangkan nggak jika kita tidak melakukan pendampingan dengan serius, berapa orang yang akan menerima status TMS. Jumlah TMS pada pengadaan PPPK ini jauh lebih kecil dari jumlah TMS pada pengadaan CPNS,”ungkap dia.
Pj Bupati yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini menambahkan pada intinya tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pelamar yang TMS dan tidak bisa dirubah. Pengadaan PPPK ini adalah salah satu upaya untuk memastikan status dari para pelamar yang juga tenaga non ASN karena tidak ada lagi pegawai pemerintah yang statusnya non ASN. Apabila tidak tertampung di pengadaan PPPK kali ini, ada kebijakan PPPK paruh waktu.”PPPK paruh waktu murni dibiayai APBD. Artinya orang yang mengabdi jangan sampai diputus karena sebuah kebijakan,”imbuh Lihadnyana. @gus










