Bahkan Budiasa mengakui pihak DPRD melalui komisi II DPRD Buleleng akan terus melakukan pengawasan sesuai dengan ledingsektor sebagai wakil rakyat.”Kita tentunya akan terus memberikan pengawasan terhadap seluruh pembangunan di Kabupaten Buleleng. Mungkin hal ini sebagai pengalaman namun bila ditahun ini kembali terjadi hal itu kami lihat sudah sangat keterlaluan,”imbuhnya.
Di lain sisi menurut Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kabupaten Buleleng I Putu Adiptha Ekaputra menjelaskan, pihaknya akan menambahkan persyaratan baru untuk setiap perusahaan yang akan mengikuti proses lelang kegiatan. Salah satu syarat tambahan yang harus diikuti oleh peserta lelang adalah untuk menyertakan neraca rugi/laba perusahaan. Hal itupun diberlakukan setelah terbitnya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
Tidak hanya itu, untuk mengaudit neraca setiap perusahaan yang mengikuti tender juga diperbolehkan, sesuai dengan Surat Edaran Nomor 10/Se/M/2018 Tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Rangka Lelang Dini Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Untuk Tahun Anggaran 2019. Dari neraca itu kata Adiptha, BLP akan menganalisis kredibilitas sebuah perusahaan yang memenangkan tender untuk menggarap proyek pembangunan yang dilelang Pemkab Buleleng. Salah satu hal yang juga wajib dipenuhi oleh peserta lelang adalah minimal memiliki 30 persen dana dari nilai kontrak yang ditentukan, untuk menjadi dana cadangan.”Kita akan evaluasi lewat neraca itu. Tetap pengawasannya secara menyeluruh, nanti ranahnya PPK yang mengatur menejemen kontrak. Sekarang sudah ada aturan baru, itu yang akan kita terapkan,”jelasnya. (ags)
