SINGARAJA-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Dengan adanya beberapa proyek besar yang ada di Kabupaten Buleleng gagal membuat Wakil Rakyat yang duduk di DPRD Buleleng utamanya komisi II DPRD Buleleng geram. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Buleleng Putu Mangku Budiasa saat dikonfirmasi beberapa hari kemarin.
Budiasa menegaskan, persoalan yang terjadi pada beberapa proyek pembangunan di Kabupaten Buleleng sehausnya bisa dilakukan antisipasi sejak awal, jika seluruh komponen yang terlibat didalamnya bekerja secara maksimal dan profesional. Salah satunya yakni peran dari Konsultan Pengawas. Mangku menyebut jika beberapa persoalan yang muncul muaranya bersumber dari lemahnya pengawasan baik secara teknis maupun supervisi.
Sehingga kata Dia, yang paling bertanggung jawab adalah Konsultan Pengawas. Ia pun meminta agar penunjukkan konsultan pengawas ini nantinya dilakukan lebih teliti.”Jangan sampai terkesan konsultan pengawas ini cuci tangan, yang diawasi hanya dokumen saja. Faktanya dilapangan seenaknya sendiri, dan tidak sesuai dengan kenyataan,” tegasnya.
Sementara terkait dengan persoalan financial yang dihadapi pihak rekanan, Mangku Budiasa bisa memaklumi hal tersebut. Karena sebelumnya, BLP Buleleng tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap neraca keuangan dari perusahaan yang mengikuti tender. Namun dengan terbitnya aturan baru, Politisi dari Desa Selat Kecamatan Sukasada meminta agar BLP mutlak harus melakukan itu.”Dengan adanya aturan baru kami sangat mengharapkan kepada BLP untuk bisa melakukan audit terhadap rekanan sehingga kedepan tidak ada hal seperti ini lagi,”tambahnya.
