Tak hanya itu, penyertifikatan pun diharapkan Jokowi dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman permodaan untuk usaha. Karena sertifikat bisa dimanfaatkan sebagai agunan pinjaman. Namun, ia tetap meminta agar langkah tersebut dikalkulasikan terlebih dahulu secara matang,  agar justru tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

"Saya titip gunakan itu untuk modal kerja, modal usaha, modal investasi, jangan untuk yang lain-lain. Boleh dipakai agunan, tapi untuk hal-hal yang produktif, yang mendatangkan income. Hitung dengan baik, survey dulu bunga pinjamannya, jangan dipaksakan. Masyarakat kita ini biasanya punya sertifikat digadaikan untuk pinjaman, dapat Rp300 juta seneng kan, Rp150 juta beli mobil.  Tidak bisa bayar cicilan, 6 bulan mobil ditarik ke dealer," gurau Jokowi yang disambut riuh tawa para hadirin.

Seperti disampaikan sebelumnya, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil melaporkan hingga kini 83 persen dari 1,8 juta bidang tanah di Bali sudah tersertifikat. Sofyan menyebut ada 180 ribu bidang tanah lagi yang perlu diberikan sertifikat agar tak ada sengketa.

"Sampai saat ini dari 147 ribu yang harus kami selesaikan di tahun 2019, sudah 66 ribu selesai disertifikat. Jadi Provinsi Bali yang pertama seluruh tanahnya bersertifikat," jelas dia. rl/dje)