Ambara Putra menyakini sangat penting meregulasi aturan, sebab UMKM Kota Denpasar secara nyata berhadapan dengan 'Gajah', mereka UMKM yang diberikan modal atau edukasi digitalisasi sangat sulit melawan toko modern.
"Jelas di sini aturan toko modern harus bisa dievaluasi untuk dapat bersinergi. Kalau tidak bisa bersinergi, kita kedepankan UMKM itu sendiri supaya mereka bisa maju. Tidak dipungkiri banyak perceraian terjadi di Kota Denpasar, akibat masalah ekonomi. Bahkan, setiap hari ada 3 angka perceraian. Hal ini harus kita perbaiki di Kota Denpasar. Regulasi persaingan ini harus perbaiki," tegasnya.
Sementara Jaya Wibawa mencermati masalah ekonomi dialami kaum perempuan di Kota Denpasar, mereka sering kali terpinggirkan karena belum dapat memaksimalkan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dikelola, sehingga perlu kehadiran pemerintah untuk memberikan arah ke depannya.
"Kami akan menyelesaikannya (kaum marginal) lewat misi kita yang pertama adalah memberikan kemakmuran untuk masyarakat Kota Denpasar dengan memberikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat," katanya.
Terhadap UMKM di Kota Denpasar dari sektor perempuan, pihaknya akan melakukan program-program yang sudah kita laksanakan, seperti sekolah pasar yang menyasar pedagang pasar, dengan memberikan edukasi cara berdagang, edukasi kebersihan, hingga akses permodalan," ujar Paslon Wakil Walikota Denpasar nomor urut 2, Kadek Arya Wibawa, Rabu (6/11) dalam debat terbuka kedua.
Perhatian terhadap kaum marginal lainnya di Kota Denpasar, dirasa masih terus dioptimal berjalan. Maka ke depan, kaum marginal yang membutuhkan permodalan UMKM, dapat memanfaatkan program kerja sama Pemkot Denpasar bersama BPD Bali.
