GIANYAR-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | DPRD Gianyar menyampaikan rekomendasi terkait laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Gianyar Tahun 2020 melalui sidang paripurna. Rekomendasi yang disampaikan adalah menyetujui LKPJ APBD 2020. Rekomendasi dibacakan Wakil Ketua DPRD, Gusti Ngurah Anom Masta. Sidang dipimpin Ketua DPRD, Wayan Tagel Winarta dihadiri Bupati Gianyar, Made Mahayastra, Wabup AA Gede Mayun, Forkominda serta OPD di lingkungan Pemkab Gianyar, Jumat (30/42021) lalu.
Walau rekomendasi yang diberikan menerima, Anom Masta menyampaikan beberapa catatan strategis yang berisi saran dan masukan, diantaranya, dalam kondisi pandemic Covid-19 perlu upaya maksimal untuk dapat mengakses dana pusat. ditekankan pengoptimalan berbagai potensi lokal sebagai wajib pajak.
“Pemerintah perlu mengoptimalkan berbagai potensi lokal, meninjau kembali perjanjian retribusi dengan desa adat terhadap pasar, tempat wisata, mendata warung besar, tempat kos-kos an, villa dan hotel yang belum berizin, sehingga jumlah wajib pajak daerah dapat terkejar,” ujarnya.
Baca Juga :
Rayakan HUT Yayasan Jagadhita dan Dies ke-42 UNR, Ini yang dilakukan Civitas FH
Buka Rakercab PC KMHDI Badung, Parwata: Mahasiswa Hindu harus Terdepan
Mengingat realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 64,16% yang tidak sesuai target, agar pembangunan dapat berjalan berkesinambungan maka penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah dan merupakan syarat penting dalam mendukung recovery ekonomi.
Membangun bidang pariwisata, pemerintah perlu merancang pariwisata yang memiliki diferensiasi tinggi. Dalam pemulihan pariwisata pemerintah harus mengawal pemanfaatan dan distribusi dana yang disalurkan agar tepat sasaran, mendorong industri kreatif untuk tumbuh dan berkembang, sehingga mampu menampung tenaga kerja yang terdampak PHK sektor pariwisata dimana hal tersebut diharapkan mampu membantu pertumbuhan ekonomi Gianyar. Anom Masta juga mengapresiasi kinerja Bupati Gianyar atas keberanian, keseriusan dan ketegarannya dalam pembangunan Pasar Gianyar dimana sebelumnya tidak pernah mendapatkan perhatian.
Bupati Mahayastra menjelaskan, LKPJ merupakan aspek penting bagi Dewan, dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ juga sebagai perbaikan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana tuntutan reformasi yakni, terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau good government and clean goverment.
“Rekomendasi yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini, akan kami tindaklanjuti dan dijadikan pedoman dalam peyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun mendatang. Kekurangan dan kendala yang ada di tahun 2020 yang belum dapat diselesaikan, akan diupayakan dapat terselesaikan di tahun mendatang, dan akan kami jadikan refleksi dan renungan sebagai cambuk untuk terus bekerja keras, dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pelayanan,” tandas Mahayastra. (sar)
Walau rekomendasi yang diberikan menerima, Anom Masta menyampaikan beberapa catatan strategis yang berisi saran dan masukan, diantaranya, dalam kondisi pandemic Covid-19 perlu upaya maksimal untuk dapat mengakses dana pusat. ditekankan pengoptimalan berbagai potensi lokal sebagai wajib pajak.
“Pemerintah perlu mengoptimalkan berbagai potensi lokal, meninjau kembali perjanjian retribusi dengan desa adat terhadap pasar, tempat wisata, mendata warung besar, tempat kos-kos an, villa dan hotel yang belum berizin, sehingga jumlah wajib pajak daerah dapat terkejar,” ujarnya.
Baca Juga :
Rayakan HUT Yayasan Jagadhita dan Dies ke-42 UNR, Ini yang dilakukan Civitas FH
Buka Rakercab PC KMHDI Badung, Parwata: Mahasiswa Hindu harus Terdepan
Mengingat realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 64,16% yang tidak sesuai target, agar pembangunan dapat berjalan berkesinambungan maka penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah dan merupakan syarat penting dalam mendukung recovery ekonomi.
Membangun bidang pariwisata, pemerintah perlu merancang pariwisata yang memiliki diferensiasi tinggi. Dalam pemulihan pariwisata pemerintah harus mengawal pemanfaatan dan distribusi dana yang disalurkan agar tepat sasaran, mendorong industri kreatif untuk tumbuh dan berkembang, sehingga mampu menampung tenaga kerja yang terdampak PHK sektor pariwisata dimana hal tersebut diharapkan mampu membantu pertumbuhan ekonomi Gianyar. Anom Masta juga mengapresiasi kinerja Bupati Gianyar atas keberanian, keseriusan dan ketegarannya dalam pembangunan Pasar Gianyar dimana sebelumnya tidak pernah mendapatkan perhatian.
Bupati Mahayastra menjelaskan, LKPJ merupakan aspek penting bagi Dewan, dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ juga sebagai perbaikan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana tuntutan reformasi yakni, terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau good government and clean goverment.
“Rekomendasi yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini, akan kami tindaklanjuti dan dijadikan pedoman dalam peyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun mendatang. Kekurangan dan kendala yang ada di tahun 2020 yang belum dapat diselesaikan, akan diupayakan dapat terselesaikan di tahun mendatang, dan akan kami jadikan refleksi dan renungan sebagai cambuk untuk terus bekerja keras, dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pelayanan,” tandas Mahayastra. (sar)
