DENPASAR - fajarbali.com | Wakil Rektor I Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), Prof. Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si., mendesak pemerintah untuk bersikap terbuka terkait penanganan krisis bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Bali.
Pemerintah diminta menyampaikan kondisi sebenarnya kepada publik, mencakup langkah penanganan konkret serta kepastian waktu pemulihan distribusi.
Pentingnya Keterbukaan Informasi dan Perencanaan Matang
Kelangkaan pasokan BBM di Bali dinilai tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa. Pemerintah perlu menyusun perencanaan yang matang guna mengantisipasi dampak kelangkaan, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang transparan dan jelas.
Saat ditemui di ruang kerjanya pada Rabu (14/10/2026), Prof. Widhi yang akan dikukuhkan sebagai guru besar bidang reformasi administrasi, menekankan pentingnya hak publik atas informasi.
“Sampaikan saja ke publik kalau ada kejadian seperti ini. Pemerintah ngapain, langkah apa yang sedang dilakukan karena publik berhak tahu,” tegasnya.
Keterbukaan informasi publik sangat krusial untuk menjaga ketenangan masyarakat. Terlebih jika gangguan distribusi BBM berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Dengan mengetahui estimasi durasi dan skema penanganan, warga dapat menyesuaikan aktivitas harian, serta menyusun perencanaan secara lebih terukur.
Pemerintah Perlu Paparkan Langkah Terukur, Bukan Sekadar Imbauan
Menurut Prof. Widhi, penyampaian optimisme oleh pemerintah harus disertai alasan rasional dan upaya nyata. Bukan sekadar imbauan agar masyarakat bersabar.
