BULELENG-fajarbali.com | Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan arah baru pengelolaan keuangan daerah dengan mendorong transaksi belanja pemerintah beralih ke sistem nontunai melalui Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai salah satu instrumen utamanya. Penegasan itu disampaikan Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra dalam kegiatan High Level Meeting evaluasi penggunaan KKI yang dirangkaikan dengan sosialisasi dan peluncuran platform Kelola Belanja Nontunai Terintegrasi (KILAT DENBUKIT), Rabu (14/10/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Menurut Sutjidra, bahwa penerapan transaksi nontunai bukan sekadar perubahan cara pembayaran, melainkan bagian dari transformasi tata kelola keuangan daerah. KKI menjadi instrumen penting untuk mendukung transaksi yang praktis, aman, dan memiliki rekam jejak yang jelas. Penerapannya perlu didukung ekosistem digital yang menghubungkan perangkat daerah, perbankan, penyedia barang dan jasa, merchant, serta pelaku usaha.
“Kita ingin memastikan tata kelola keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, integrasi, hingga pengawasan, berjalan sesuai dengan aturan. Setiap rupiah yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Buleleng merupakan uang rakyat yang harus dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Sutjidra.
Ia juga menekankan perlunya perubahan pola transaksi di lingkungan pemerintah daerah. Pemanfaatan KKI dan sistem pendukungnya diharapkan menjadi bagian dari penerapan belanja nontunai secara menyeluruh. Untuk itu, kesiapan sumber daya manusia di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD) menjadi perhatian penting agar pelaksanaan transaksi digital berjalan optimal.
