Sinergi Pemprov Bali, Pemkab/Pemkot, dan TNI AD Matangkan Groundbreaking PSEL Denpasar Raya

1000643054
Bupati Wayan Adi Arnawa saat hadiri rapat koordinasi Pembangunan PSEL Denpasar Raya kawasan Benoa di Ruang Rapat Kertha Sabha, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Bali serta ke lokasi proyek PSEL Denpasar Raya, Jumat (22/5).

MANGUPURA-Fajarbali.com | Pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya di kawasan Benoa terus dipercepat. Pemprov Bali bersama Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan persiapan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek strategis tersebut.

 

 

 

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kertha Sabha, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jumat (22/5), dilakukan di sela kunjungan kerja Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Rapat kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi proyek PSEL Denpasar Raya serta calon lokasi Pembangkit Energi (PSE) BBM Terbarukan.

 

 

 

Percepatan proyek strategis nasional ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Hal ini ditandai dengan hadirnya Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, dalam pertemuan tersebut.

 

 

 

Ditemui usai peninjauan lapangan, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi atas dukungan dan inovasi yang digagas KSAD dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah modern di Bali. “Kami sangat mengapresiasi perhatian dan dukungan Bapak KSAD terhadap percepatan pembangunan PSEL Denpasar Raya. Ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI dalam menghadirkan solusi nyata terhadap persoalan sampah di Bali,” ujarnya.

 

 

 

Sebelumnya di dalam rapat, Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan berbagai kesiapan teknis dan administratif menjelang groundbreaking yang dijadwalkan pada 8 Juli 2026 mendatang. Koordinasi intensif tersebut meliputi kesiapan lokasi, rencana penandatanganan MoU dengan Pelindo, akses infrastruktur, legalitas lahan, perizinan lingkungan, hingga teknis pelaksanaan seremoni.

BERITA TERKINI

TERPOPULER

Scroll to Top