NEGARA - sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Pencairan bantuan terhadap warga yang terdampak covid 19, baik dari pemerintah pusat, daerah dan desa. Bantuan itu berupa BPNT, , PKH, BLT DD, bansos desa dan bantuan dari dinas sosial kabupaten.
Penyaluran bantuan tunai dan non tunai termasuk sembako tersebut, mendapat pengawasan dari kalangan DPRD Jembrana. Sidak yang dilakukan dewan Jembrana, ingin mengetahui sejauh mana jalannya penyaluran dan pencairannya.
Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi usai sidak bersama sejumlah anggota dewan di kantornya, Senin (11/5/2020) mengatakan pihaknya melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pencairan bantuan baik yang datang dari pusat maupun daerah kepada warga terdampak pandemi Covid 19. "Kita ingin melihat dari masing-masing desa atau kelurahan, sudah seberapa banyak yang terkafer dari bantuan itu," ujarnya. Dari beberapa desa terpantau sudah melakukan pencairan BLT DD. "Setelah kami lihat, yang perlu dilakukan kepada seluruh perbekel untuk memasang daftar penerima bantuan dari seluruh sumber baik bantuan BLT DD, BPNT, PKH , bansos desa termasuk bantuan dari Dinas Sosial," ujarnya.
Pada sidak kemarin, pihaknya melakukan sidak ke tiga desa yakni Desa Batuagung, Desa Air Kuning dan Perancak Kecamatan Jembrana. "Rata rata bantuan tersebut sudah terserap 70 persen di masyarakat. Semoga pandemi covid di Jembrana segera berlalu," terang Sri Sutharmi.
Selain itu, dia menegaskan pembagian dan penyaluran dari beberapa bantuan itu tidak boleh tumpang tindih. "Yang diperlukan transparansi data, artinya setiap desa harus memajang daftar nama penerima bantuan," tegasnya lagi.
Berkaitan dengan penanganan pandemi Covid, kata Sutharmi bahwa dewan sudah membuat dua pansus, di antaranya pansus 1 tentang LKPJ dan penanganan Covid 19. Sedangkan pansus 2 tentang ketahanan pangan. (prm).
