DENPASAR-fajarbali.com | Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali mengadakan Workshop Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) Tingkat Provinsi, guna memperkuat sistem pendataan keluarga berisiko stunting dengan pendekatan by name by address—yakni pencatatan data individu dan keluarga secara langsung dan rinci.
Kegiatan yang berlangsung Kamis (5/6), di Denpasar, Bali, ini diikuti perwakilan dari OPD KB kabupaten/kota se-Bali, tenaga lini lapangan (PKB/PLKB/PPPK), mitra kerja lintas sektor, serta petugas lapangan dari Tim Pendamping Keluarga (TPK).
Data tentang stunting menjadi krusial karena digunakan oleh petugas lapangan untuk memastikan KRS yang dituju tepat sasaran, dan juga memastikan setiap keluarga sasaran mendapat intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terutama dalam pendampingan keluarga yang memiliki balita dan calon pengantin/pasangan usia subur (PUS).
“Kita tidak bisa melakukan pendampingan yang efektif jika data dasarnya tidak valid. Oleh karena itu, kegiatan hari ini menjadi fondasi untuk memastikan seluruh intervensi pencegahan stunting di Bali berjalan tepat sasaran,” tegas Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For,MARS saat membuka workshop.
Tren Positif, Tapi Kewaspadaan Harus Dijaga
Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sejak tahun 2021, Provinsi Bali mencatat penurunan signifikan jumlah Keluarga Berisiko Stunting. Pada 2021, tercatat 51,28% keluarga masuk kategori KRS. Angka ini terus menurun menjadi 30,57% di tahun 2022 dan 24,55% pada 2023.
