Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2025 dengan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali
BULELENG-fajarbali.com | Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Inspektorat Kabupaten Buleleng menggelar Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2025 dengan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan perencanaan dan penganggaran daerah berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (25/2/2025), Inspektur Kabupaten Buleleng I Putu Karuna menegaskan bahwa evaluasi ini mengacu pada kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah perlu menyesuaikan dan menyelaraskan kebijakan agar dapat mendukung pencapaian tujuan nasional.
Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan program pembangunan yang berkelanjutan."Dari lima sektor yang telah ditetapkan BPKP, Buleleng sudah memenuhinya. Hanya saja masih perlu didiskusikan apabila terjadi kekurangan yang nantinya perlu diperbaiki," ujarnya.
Selain itu, pihaknya menekankan pentingnya koordinasi antara OPD dalam proses perencanaan dan penganggaran agar kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.“Evaluasi ini bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, Pengendali Teknis BPKP Bali Dwi Ariyani mengatakan bahwa evaluasi ini menitikberatkan pada lima sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting, dan pengembangan sektor pariwisata. Kelima sektor ini menjadi fokus utama karena memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng."Tahun ini menjadi tonggak perubahan kepemimpinan baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh sebab itu, perencanaan dan penganggaran daerah harus lebih adaptif terhadap dinamika kebijakan yang berkembang. BPKP turut serta dalam mengawal pelaksanaan kebijakan ini melalui evaluasi yang komprehensif," jelasnya.
Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas terkait alokasi dan penggunaan anggaran, sehingga setiap program yang dirancang dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, Kabupaten Buleleng dapat terus meningkatkan efektivitas pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. @gus
