
PEREMPUAN-Peserta Musyawarah Nasional Perempuan tahun 2023 dari Kota Denpasar secara online, Senin (17/4).
DENPASAR – sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Musyawarah Nasional Perempuan untuk Perencanaan Pembangunan berlangsung mulai Senin-Selasa 17-18 April 2023 secara online, diikuti 138 kabupaten/kota, 664 desa/kelurahan dari 31 provinsi.
Musyawarah nasional ini dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan disponsori program INKLUSI. Acara dibuka Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati dari Jakarta.
Kota Denpasar yang mewakili Provinsi Bali, mengambil titik offline di Gedung Santhi Graha, Denpasar, menghadirkan peserta dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A2KB), Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perwakilan dari 43 desa/kelurahan se-Kota Denpasar, Sekolah Perempuan Kartini Desa Dauh Puri Kangin, Srikandi Dauh Puri Kaja, serta LSM Bali Sruti.
Ditemui di sela kegiatan, Ketua LSM Bali Sruti Luh Riniti Rahayu, menjelaskan, pihaknya juga dilibatkan dalam penyusunan usulan pra munas 13 April lalu.
"Semua perwakilan perempuan yang kami hadirkan saat pra munas merupakan representasi dari perempuan se Kota Denpasar. Kami minta masukannya untuk dijadikan usulan yang disampaikan saat musyawarah nasional," jelas Riniti.
Riniti pun merinci usulan Kota Denpasar dalam musyawarah nasional itu, diantaranya, soal akses identitas hukum bagi kelompok terpinggirkan.










