SEMARAPURA-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Pemerintah Kabupaten Klungkung nampaknya belum bisa memutuskan 'nasib' Alat Peraga Kampanye (APK) calon legislatif (caleg) yang terpasang di billboard.
Meskipun billboard yang digunakan sudah dipastikan tidak mengantongi izin. Rabu (30/1/2019), Satpol PP dan Damkar Klungkung, memutuskan untuk berkoordinasi lagi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Dinas Perizinan untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu Kabupaten Klungkung, Made Sudiarka Jaya tak menampik billboard yang ada di Kabupaten Klungkung memang tidak memiliki izin. Menurutnya, sejauh ini memang belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur hal tersebut. Demikian juga dalam Perda nomor 8 tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tidak dijelaskan mengenai izin billboard.
Sudiarka Jaya menyebutkan, selama ini jika ada pihak yang akan mendirikan billboard, tidak pernah melampirkan tentang IMB. Syarat-syarat yang perlu dilampirkan hanyalah, NPWP, surat kuasa, gambar disain, situasi di lokasi, serta surat pernyataan tidak ada keberatan dari pemilik tanah.
"Kalau daerah mau billboard berIMB, maka harus ada Perdanya," ujarnya sekaligus mengatakan sudah meminta tim untuk melakukan kajian terkait penyusunan regulasi IMB billboard.
Sementara Kasatpol PP dan Damkar Klungkung, Putu Suarta mengatakan karena terbentur regulasi tersebut, pihaknya memang belum dapat menindak APK yang dipasang di billboard. Sebelum mengambil keputusan, ia mengaku akan melakukan koordinasi lagi dengan Bawaslu dan Dinas Perizinan.










