BANGLI-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Tuntutan agar Kabupaten Bangli mendapatkan jatah kawasan wisata, di tengah pembahasan Perda Perubahan RTRW Propinsi Bali kian mengema.
Bahkan kalangan DPRD Bangli juga mendesak agar Bupati Bangli segera bersurat secara resmi kepada Pansus RTRW DPRD Propinsi Bali yang kini tengah menggodok Perda Perubahan RTRW tersebut. Salah satu usulannya, agar beberapa wilayah yang selama ini telah berkembang menjadi objek wisata di Bangli untuk bisa ditetapkan sebagai sebuah Kawasan Wisata. Desakan tersebut disampaikan, mengingat Perda perubahan RTRW tersebut, direncanakan akan segera diparipurnakan tanggal 8 Februari mendatang oleh DPRD Bali.
Hal tersebut diakui Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles saat dihubungi awak media, Rabu (30/1/2019). “Kalau memang mau menuntut adanya perubahan RTRW untuk Bangli, jangan hanya wacana saja. Bupati harus bersurat secara resmi kepada Pansus DPRD Propinsi Bali, usulan apa yang kita inginkan,” tegasnya.
Salah satu hal yang sangat diharapkan masyarakat, yakni agar Bangli juga mempunyai Kawasan Pariwisata. “Fakta-fakta di lapangan harus disampaikan secara riil. Dalam perda RTRW, mungkin saja ada yang masih ditetapkan sebagai jalur hijau atau lahan pertanian. Padahal kenyataannya sudah beralih fungsi. Ini, yang mesti disesuaikan dengan kondisi sebenarnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut terkait dengan pariwisata, di satu sisi Bangli khususnya Kintamani memang selama ini ditetapkan daerah penyangga. Namun kenyataannya, Kintamani juga merupakan objek wisata yang sejak dahulu sudah begitu terkenal dan tidak semua daerahnya merupakan kawasan hutan.










