Anggota DPRD Badung, I Nyoman Satria
MANGUPURA-Fajarbali.com | Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Badung, Selasa (4/4) memanas. Hal tersebut berawal dari Anggota DPRD Badung, Nyoman Satria yang juga anggota Banggar meminta softcopy rincian BKK pada APBD 2023 kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Badung, Ida Ayu Istri Yanti Agustini. Namun, permintaan tersebut tidak direspon oleh Kepala BPKAD.
Nyoman Satria pun pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD I Putu Parwata tersebut melontarkan pertanyaan kepada Kepala BPKAD Badung terkait BKK dalam APBD tahun anggaran 2023 rincian bantuan hibah tersebut. “Saya coba buka-buka mungkin saya tidak menemukan di halaman berapa lampiran BKK. Saya mohon melalui whatsapp dengan Kepala BPKAD tapi sampai saat ini saya belum diberikan (soft copy) melalui Ketua Banggar. Kalau tidak diberikan saya akan melaporkan ini ke Ombudsman. Kebetulan saya sempat Bimtek kemarin, ini saya bahas. Karena sesuai UU 14 nomor tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, itu tidak boleh disembunyikan dan bukti chat WA masih ada,” tegasnya.
Bahkan jika sampai tanggal 6 April 2023 ini tidak diberikan, ia akan melaporkan ini ke Ombudsman bahwa menyembunyikan data sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 itu. “Bahwa permohonan tidak dengan surat saja, tetapi sebagai anggota Dewan dan juga anggota banggar harusnya diberikan. Sampai saat ini belum diberikan,” tegasnya.
Kepala BPKAD Ida Ayu Istri Yanti Agustini pun menjawab pertanyaan tersebut. Pihaknya mengaku, sudah mempublish dan di lampiran Perbup penjabaran sudah ada datanya by name by addres. “Karena bapak minta seluruh BKK, seluruh hibah itu banyak sekali dan kami tidak print ulang. Kami juga tidak membawakan soft copy karena kami takut data ini menyebar ke mana-mana dan menjadi hal tidak baik. Di buku (APBD) kami sudah kirim ke OPD, ke DPRD sudah kami kirimkan dan di lampiran III sudah lengkap ada. Nanti saya bawakan bukunya di sini satu dan kita akan buka,” bebernya.
