Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom bersama Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta dalam paripurna membahas Ranperda APBD tahun anggaran 2023.
SEMARAPURA-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com I Rancangan Peraturan Daerah (Ramperda) Kabupaten Klungkung tentang APBD tahun anggaran 2023 mulai dibahas dalam rapat paripurna sejak Senin (14/11). Tak seperti Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta yang optimis dapat merealisasikan program kerjanya yang belum tercapai di tahun 2022, pihak legislatif justru menyoroti sejumlah program yang dinilai belum berjalan optimial.
Seperti yang diungkap oleh Luh Adriani ketika membacakan pemandangan umum Fraksi Partai Hanura. Dipaparkan bahwa hasil observasi Fraksi Partai Hanura terhadap kebijakan Satu Desa Satu TK Negeri dimana terdapat beberapa PAUD yang diubah menjadi TK Negeri tidak didukung pendanaan dan SDM serta sarana dan prasarana dari pemerintah daerah. Padahal saat masih berstatus PAUD semua operasionalnya didonasi dari pemerintah desa setempat. Di samping itu, beberapa gedung yang digunakan untuk inovasi Satu Desa Satu TK Negeri juga disebutkan masih menggunakan tanah milik perorangan atau desa adat. Sehingga diharapkan hal tersebut segera dituntaskan, agar tidak menimbulkan permasalahan di bidang aset.
"Pertanyaannya kami bagaimana sikap pemerintah daerah terhadap operasional TK Negeri, penyediaan SDM, termasuk sarana dan prasarana. Mengingat dengan perubahan status PAUD menjadi TK Negeri pemerintah desa tidak lagi mempunyai kewajiban terhadap TK Negeri," ungkapnya dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom.
Masih di bidang pendidikan, Fraksi PDIP melalui Nengah Ariyanta yang membacakan pemandangan umum fraksinya menilai, pemerintah daerah perlu melakukan tata kelola pendidikan yang baik. Utamanya terkait penempatan tenaga guru. Sehingga tidak ada lagi kekurangan guru serta ketidakmerataan penempatan guru.
"Guru adalah elemen pertama yang wajib dalam pendidikan,maju atau tidaknya suatu pendidikan diukur dari bagaimana kualitas dan kuantitas guru. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan tata kelola atau pemerataan penempatan guru.
Fraksi PDI Perjuangan melihat bahwa di Kabupaten Klungkung belum tertatanya pemerataan guru. Khususnya guru SD/SDLB dan SMP/SMPLB," ungkapnya.
Berbeda dengan persoalan terkait pemerataan penempatan guru, Fraksi Partai Golkar dalam pemandangan umum fraksinya yang dipaparkan oleh Kadek Widya Sumartika menyinggung terkait pemerataan biaya pendidikan. Lantaran menurut Fraksi Partai Golkar, saat ini masih ditemukan adanya beberapa sekolah yang membebankan biaya pendidikan yang cukup tinggi kepada orang tua siswa. Kondisi demikian disebutkan terjadi pada sekolah swasta.
Beranjak dari bidang pendidikan, dalam paripurna yang mengagendakan pemandangan umum fraksi atas Ranperda Kabupaten Klungkung terkait APBD tahun anggaran 2023 tersebut, pihak legislatif juga mengkritisi terkait program pemda di bidang pariwisata. Hal tersebut ditemukan dalam pemandangan umum Fraksi Partai Persatuan Demokrat yang dibacakan oleh I Nyoman Mujana. Menurut Fraksi Partai Persatuan Demokrat, anggaran yang dialokasikan untuk sektor pariwisata sebesar Rp1,8 Milyar lebih dinilai cukup signifikan. Diharapkan anggaran tersebut dibarengi dengan kajian estimasi terhadap kunjungan wisatawan yang akan datang dan juga perkembangan untuk sektor pariwisata Kabupaten Klungkung.
"Agar jangan besaran anggaran hanya dipergunakan untuk promosi yang standar tanpa gebrakan yang tinggi apalagi tidak mempertinbangkan respon wisatawan dari dalam negeri dan wisatawan mancanegara dengan situasi politik yang fluktuatif.
Sementara, berbeda dengan empat fraksi lainnya, Fraksi Partai Gerindra melalui AA Gde Sayang Suparta dan Fraksi Partai Nasdem melalui Wayan Mudayana kompak mempertanyakan terkait upaya bupati untuk mencapai optimalisasi validasi subjek dan objek PBB, pengelolaan aset sebagai suber PAD, serta terobosan riil atas kinerja PERUSDA.
"Untuk itu kami mempertanyakan langkah riil apa yang sudah diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut. Karena permasalahan tersebut sudah beberapa kali disampaikan dalam pernyataan-pernyataan sebelumnya," ungkap Mudayana.
Sebelumnya, saat menyampaikan pidato pengantar Ranperda APBD tahun anggaran 2023, Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta mengungkap bahwa, tidak banyak program baru yang digagas di tahun 2023. Sebaliknya, kegiatan yang dirancang lebih memprioritaskan pada penuntasan program kegiatan yang belum terealisasi di tahun-tahun sebelumnya. "Jadi 2023 ini tahun terakhir masa jabatan saya di periode kedua. Tentu prioritas kami adalah penuntasan untuk capaian-capaian target sesuai program kerja, ada sekitar 71 program. Kesejahteraan masyarakat dan pendidikan menjadi prioritas kami," ungkapnya.
Dicontohkan oleh bupati, selain meneruskan program angkutan siswa gratis di bidang pendidikan, tahun 2023 mendatang pembangunan mall pelayanan publik yang sempat tertunda selama 3 tahun akan direalisasikan. Yakni dengan anggaran sebesar Rp15 miliar. Di samping itu, renovasi sejumlah sekolah yang mengalami kerusakkan, dan fasilitas pendidikan juga akan diupayakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). W-019
