MANGUPURA-fajarbali.com | Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Kabag Perekonomian Setda Badung AA Sagung Rosyawati ikuti Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2021, oleh Presiden RI Joko Widodo dengan tema “Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan” secara virtual, bertempat di Ruang Kerja Rumah Jabatan Wakil Bupati Badung, Rabu (25/8/2021).
Rakornas turut dihadiri Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota se- Indonesia.
Presiden Joko Widodo dalam paparannya menekankan sejumlah hal penting mengenai upaya pengendalian inflasi tahun 2021. Pandemi COVID-19 yang melanda di setidaknya 215 negara telah menimbulkan tekanan berat terhadap perekonomian baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian inflasi pada saat ini harus diarahkan untuk mencari titik keseimbangan sekaligus untuk memberikan stimulus kepada produsen agar tetap berproduksi.
Baca juga :
Jawaban Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPRD Badung, Bupati Giri Prasta Jelaskan Perubahan KUPA & PPAS APBD Tahun 2021
Di Masa Pandemi, Pembakaran Jenazah Di Krematorium Bebalang Meningkat
Dalam situasi saat ini, harga berbagai barang dan jasa memang rawan mengalami tekanan yang signifikan. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran penting untuk dilakukan agar di saat perekonomian kita mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal tidak lantas menimbulkan tekanan terhadap harga-harga itu. Presiden melanjutkan, pengendalian inflasi saat ini tidak bisa hanya berfokus pada upaya-upaya pengendalian harga, tetapi juga harus diarahkan untuk memastikan terjaganya daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor UMKM.
“Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai skema program perlindungan sosial dan yang bersifat cash transfer. Mulai dari PKH, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, Bansos Produktif untuk Bantuan Modal UMKM,” imbuhnya.
Dengan berbagai skema bantuan tersebut pemerintah berharap agar konsumsi rumah tangga semakin meningkat, menaikkan kembali permintaan, dan akhirnya akan mendorong tumbuhnya penawaran atau pasokan. Presiden berharap agar pemerintah daerah dapat memperkuat kebijakan pemerintah pusat tersebut dengan mempercepat realisasi APBD terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi termasuk untuk sektor UMKM. Presiden menekankan agar para Kepala Daerah memastikan ketersediaan data informasi pangan yang akurat untuk mendukung perumusan kebijakan di tingkat pusat dan daerah.
“Food and Agriculture Organization (FAO) telah memperingatkan bahwa pandemi COVID-19 bisa menimbulkan krisis pangan. Karena itu saya minta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar betul-betul memperhatikan ketersediaan pangan di wilayah masing-masing,” tuturnya.
Presiden Joko Widodo juga meminta Pemerintah Daerah untuk dapat membangun optimisme kepada masyarakat terkait penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Presiden meyakini bahwa apabila seluruh pihak bekerja keras dan bersatu padu untuk mengatasi hal itu, pandemi di Tanah Air dapat segera berlalu dan diikuti dengan membaiknya kondisi perekonomian.
“Bangun harapan bahwa dengan bersatu kita akan bisa melalui semua ini,” pungkasnya. (put)
Save as PDF