MANGUPURA – fajarbali.com | Berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat menyetop pungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) selama enam bulan, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menyatakan, Pemkab Badung tidak pada posisi mendukung maupun menolak, namun dia berharap pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan tersebut. Sehingga Badung mendapatkan ‘hak’ yang proporsional. Harapan tersebut disampaikan wabup Suiasa di Mangupura, Jumat (28/3/2020).
Lebih lanjut dikatakan, mengantisipasi merebaknya virus corona yang berdampak pada kunjungan wisatawan ke Bali dan Badung khususnya, Pemkab Badung tidak tinggal diam dan terus berusaha mengambil langkah-langkah salah satunya menyelenggarakan FGD dengan Nawa Cita Pariwisata Indonesia beberapa waktu lalu, sebagai wujud sinergitas komunikasi antara seluruh elemen pelaku industri pariwisata untuk merespon situasi terkini tentang penurunan kunjungan wisatawan khususnya wisatawan dari China.
“Pemerintah dengan seluruh Stakeholder pariwisata harus bersinergi untuk mencari titik temu solusi yang praktis, produktif, strategis serta efektif, agar dampak negatif pariwisata saat ini tidak boleh terlalu lama kita alami, terkait dengan keputusan pemerintah,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Made Badra mengatakan menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Forum Group Discussion Nawa Cita Pariwisata Indonesia yang melibatkan Pakar senior Pariwisata Bali, Managing Director ITDC Bali, IHGMA Chapter Bali, unsur maskapai penerbangan, cendekiawan kampus, dan praktisi Pariwista Bali dengan Pemerintah Kabupaten Badung, di Hotel Natya Kuta.
Beberapa waktu yang lalu, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Pariwisata akan melaksanakan agenda penting dan langkah-langkah strategis, yang akan dilaksanakan untuk menunjang kelangsungan industri Pariwisata Bali khususnya Badung. Mengingat sebagian besar devisa negara yang berasal dari industri pariwisata dikontribusikan oleh Kabupaten Badung.(put).
Save as PDF