NEGARA – Fajarbali.com | Memastikan akses Jaminan Kesehatan yang baik bagi warga Jembrana, Wakil Bupati Jembrana IGede Ngurah Patriana Krisna ( Ipat) , menggelar pertemuan dengan BPJS Cabang Singaraja , Senin ( 6/9/2021). Hadir didampingi asisten I Setda Kabupaten Jembrana Nengah Ledang, pertemuan itu membahas Addendum Perjanjian Kerja Sama dengan BPJS Cabang Singaraja tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional bagi penduduk kabupaten Jembrana dalam rangka Universal Health Coverage (UHC).
Selain itu guna memastikan perpanjangan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan BPJS Kesehatan cabang Singaraja yang berakhir pada 31 Agustus 2021.
Patriana mengatakan, masyarakat di Jembrana banyak berprofesi sebagai tenaga kerja informal. Karena itu pemutkahiran data wajib diperlukan agar jangan sampai ada yang tercecer. Secara keseluruhan saat ini sebanyak 98 persen penduduk Kabupaten Jembrana sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Baca Juga:
Dewan Buleleng Tinjau Pembangunan Taman Bungkarno
Hindari Penularan HIV/AIDS di Wilayah Heterogen, Edukasi dan Sosialisasi Terus Dimasifkan
Sementara untuk terpenuhinya UHC , setidaknya 90 persen dari jumlah penduduk terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.
“Jika sektor informal itu bisa dirangkul, maka masyarakat yang bekerja akan terlindungi melalui jaminan sosial. Kita akan kaji ini, kalau memungkinkan kondisi keuangan, pemerintah daerah punya kepedulian untuk membantu,” ujar Patriana.
Wabup Ipat juga menyampaikan Mengenai kegiatan iuran BPJS yang di danai oleh APBD Perubahan. Menurutnya masyarakat ingin diberikan kepastian terkait besaran tanggungan yang diberikan .
“Mereka ingin sebuah kepastian mengenai jumlah kapan bisa dilaksanakan,” ujarnya
Selain itu, Wabup Patriana Krisna menjelaskan tentang masalah-masalah yang banyaknya tenaga kerja terutamanya warga Jembrana yang diputus dari perusahaan karena imbas pandemi Covid-19.
“Misalnya ada pegawai yang bekerja di hotel yang di Denpasar ikut terus kemudian bagaimana kelanjutannya mengenai pembiayaan yang didanai oleh APBD atau harus mandiri. Kalau mandiri saya pikir sudah sulit, karena merekapun sendiri tidak menerima gaji,” terangnya.
Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Singaraja, Elly Widiani siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada BPJS Ketenagakerjaan.
“Terima kasih, atas kehadirannya, karena sudah mendapatkan kunjungan langsung dari pak wakil bupati Jembrana jadi kunjungan kali ini lebih banyak dari BPJS memaparkan evaluasi bagaimana perkembangan program JKN di kabupaten Jembrana sampai dengan Agustus 2021. mudah mudahan silaturahmi ini memperkuat kerjasama,” harapnya.
Elly Widiani menambahkan pertemuannya itu juga membahas tentang rencana perpanjangan atau addendum PKS (perjanjian kerjasama) perpanjangan masyarakat yang didaftarkan oleh Pemda supaya bisa sampai dengan akhir tahun.
“Jadi tadi sudah didapatkan kepastian anggaran dari pemerintah kabupaten Jembrana, sehingga setelah ini otomatis sudah bisa dipastikan akan dilakukan pertanyaan PKS masyarakat bisa aman ya bisa dapat jaminan yang sudah didaftarkan kemarin sampai dengan Desember 2020 termasuk juga bisa mengakomodir masyarakat baru jika memang diperlukan oleh pemerintah kabupaten Jembrana juga bisa diakomodir untuk penambahan setiap bulan,” pungkasnya (prm)
Save as PDF