UPMI Bali Mantapkan Kurikulum OBE, Undang Pakar dari ITS, Serap Masukan ‘Stakeholder’

Pendekatan Kurikulum OBE berdasarkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, perguruan tinggi diberikan otonomi menyesuaikan kurikulum hingga memunculkan karakteristik atau ciri khas masing-masing perguruan tinggi.

(Last Updated On: )
PEMBUKAAN “Workshop Reorientasi Kurikulum Pendidikan Tinggi dengan Pendekatan OBE untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mandiri” di Kampus UPMI Bali.

DENPASAR-fajarbali.com | Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) Bali, melalui Lembaga Pengembangan Akademik (LPA) menggelar “Workshop Reorientasi Kurikulum Pendidikan Tinggi dengan Pendekatan OBE (Outcome Based Education) untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mandiri Program Studi Pendidikan Sejarah UPMI”.

Workshop yang berlangsung di Kampus UPMI, Senin (8/7/2024), merupakan Program Bantuan Akselerasi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi Mendukung Kampus Merdeka Mandiri tahun 2024, sekaligus rangkaian review kurikulum di lingkungan UPMI Bali.

Demikian dikatakan Rektor UPMI Bali Prof. Dr. Drs. I Made Suarta, SH., M.Hum., di sela membuka kegiatan. Rektor menuturkan, OBE merupakan sistem pendidikan yang dirancang berfokus pada ‘outcome’ dan tidak hanya berpusat pada materi yang harus diselesaikan.

“Kurikulum juga harus dirancang dengan menekankan pada proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sehingga pembelajaran terjadi penuh dengan interaktif dan inovatif. Hari ini kami sangat beryukur Pak Syamsul Arifin bisa hadir di tengah kesibukan beliau,” kata rektor.

Tantangan yang dihadapi, lanjutnya, adalah adalah bagaimana mahasiswa mampu bersaing di era abad 21 di tengah tuntutan industri yang menginginkan seorang mahasiswa memiliki kompetensi yang semakin tinggi dan fleksibel mengikuti perkembangan jaman. Oleh karena itu pendidikan abad 21 menjadi jawaban revolusi industri 4.0 menjadi education 4.0.

Metode pembelajaran juga harus berpusat pada mahasiswa atau Student Center Learning, metode pembelajaran yang dapat dilakukan adalah metode kelas partisipatif dan kolaboratif yaitu pembelajaran berbasis masalah (Cased Method) dan Pembelajaran berbasis projek (Team-Based Project).

Dalam pelaksanaanya, bentuk pembelajaran dapat dilaksanakan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdka (MBKM) yang merupakan pembelajaran di luar program studi dengan delapan program, diantaranya, Pertukaran Pelajar, Magang, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Riset, Studi Independen, Kewirausahaan, Kuliah Kerja Nyata, dan proyek Kemanusiaan

Dengan pembelajaran OBE maka mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan dan keahlian dalam proses pelaksanaan pendidikannya. Ia berharap, mahasiswa siap terjun ke dunia industri setelah mendapatkan bekal pendidikan yang cukup selama di perguruan tinggi.

Mengingat perubahan dunia yang sangat dinamis, UPMI secara rutin me-review kurikulum dengan melibatkan seluruh stakeholder, terutama dunia usaha dan industri sebagai pengguna lulusan. “Maksud kami agar tercipta ‘link and match’ antara ‘output’ dan kebutuhan pasar,” jelasnya.

UPMI Bali, lanjut Prof. Suarta, senantiasa terbuka terhadap aspirasi dan inspirasi dari internal serta pihak eksternal. Sebab dalam mengelola perguruan tinggi, diperlukan kerja sama semua pihak yang bermuara pada kualitas lulusan.

Ketua YPLP PT IKIP PGRI Bali Drs. IGB Arthanegara, SH., MH., M.Pd., menyerahkan cinderamata kepada nara sumber Dr. Ir. Syamsul Arifin, MT.

Ia pun memuji kebijakan Mendikbudristek Nadiem Makarim tentang MBKM yang dilanjutkan dengan kebijakan Kampus Merdeka kemudian berimplikasi pada penyesuaian kurikulum yang tepat, terutama kurikulum yang mampu menjawab kesiapan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial-budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi. Bagaimana kompetensi mahasiswa sesuai dengan kebutuhan zaman.

Oleh karenanya, Prof. Suarta berharap kebijakan-kebijakan strategis era Menteri Nadiem tetap dipertahankan, sekalipun jabatan menteri dipercayakan pada orang lain.

“Bagaimanapun (memilih menteri) kan hak prerogatif presiden ya. Kami berharap kebijakannya tetap dilanjutkan, karena kami baru bisa mengaplikasikan. Jika dirubah lagi (oleh menteri baru), kan pusing juga kami-kami di bawah sebagai pelaksana,” kata Prof. Suarta.

Nara sumber Dr. Ir. Syamsul Arifin, MT., menjelaskan, dasar hukum penyelenggaraan kurikulum OBE, yakni Permendikbudristek No. 53 tahun 2023. Melalui permen itu, perguruan tinggi diberikan otonomi hingga tercipta karakteristik atau ciri khas masing-masing perguruan tinggi.

Syamsul Arifin, menambahkan, selama ini perguruan tinggi di tanah air dicengkeram oleh peraturan menteri (yang kurang memberi otonomi-red). Sehingga Permendikbudristek 53/2023 adalah bentuk “kemerdekaan” dari cengkraman itu.

“Sekarang perguruan tinggi sudah otonom, khususnya dalam menyesuaikan kurikulum. Jadi jangan sampai setelah diberikan kebebasan kita bingung mau ngapain nih? Saatnya kita belajar merdeka,” tegas Syamsul yang juga akademisi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini.

Syamsul pun mengucapkan selamat kepada Prodi Pendidikan Sejarah UPMI Bali yang telah memenangkan hibah akselerasi dari Kemendikbudristek.

“Semoga menjadi inspirasi bagi prodi-prodi lainnya. Saya akui memang untuk memenangkan hibah diperlukan dedikasi dari bapak ibu semuanya,” pungkas Syamsul.

 

Next Post

Lakon Ki Mantri Tutuan Bikin Emosi 'Pragina' dan Penonton Campur-aduk

Sen Jul 8 , 2024
Cerita ini sekaligus mengungkap alasan kenapa ‘semeton’ Tutuan dilarang mengonsumsi ‘jukut timbul’ dan daging ‘paksi tutu’.
CROP OKKKKK GAS

Berita Lainnya