Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta saat penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 di gedung DPRD Klungkung
SEMARAPURA-fajarbali.com I Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Klungkung mulai dibahas. Dalam pembahasan tersebut terungap, di tahun 2023 mendatang pemerintah akan memprioritaskan penuntasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Di samping itu, dibahas juga terkait pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN, yang tahun depan dirancang turun sebesar 10,63 persen.
Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta dalam sidang paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023, Selasa (9/8) menyampaikan optimisme bahwa perekonomian tahun 2023 akan tumbuh lebih baik. APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2018-2023. Dengan demikian, pemanfaatannya akan difokuskan untuk mencapai prioritas pembangunan yang belum tercapai. Diantaranya, mewujudkan Mall Pelayanan Publik, menuntaskan program Satu Desa Satu TK Negeri, kemudian lanjutan pembangunan Stage Ceningan, penataan Devil Tears Lembongan dan Tanjung Juntil, bedah rumah dan entrepreneur masuk desa.
“Selain penyelesaian prioritas yang belum tercapai, prioritas daerah yang sudah berjalan, seperti angkutan siswa gratis, perlindungan kesehatan menyeluruh bagi masyarakat miskin, angkutan siswa gratis dipastikan tetap ada di tahun 2023” paparnya.
Sementara, terkait pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN juga sempat disinggung. Yang mana, di tahun 2023 mendatang pemberian TPP tetap dicanangkan. Hanya saja, alokasi anggaran TPP tahun 2023 turun hampir mencapai Rp12 miliar, atau turun 10,63 persen dibandingkan APBD tahun anggaran 2022. “Tentu, sesuai Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, kami mohonkan persetujuan DPRD atas kebijakan pemberian TPP ini dalam pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2023,” ungkap Bupati Suwirta dalam paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom tersebut.
Sedangkan mengenai belanja hibah di tahun 2023, dijelaskan telah dialokasikan. Hanya saja, berdasarkan permohonan masyarakat tahun 2021 tanpa membebani masyarakat dengan pembuatan proposal lagi. “Sesuai kesepakatan dan telah dilandasi dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial,” ujarnya. W-019
Save as PDF