DENPASAR-fajarbali.com | Guna meningkatkan pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Denpasar yang mengemban tugas memberikan manfaat bagi pengembangan perekonomian daerah serta menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, Pemerintah Kota Denpasar menggelar Sarasehan “Good Corporate Governace”.
Sarasehan yang maksudkan untuk meningkatkan kinerja perusahan umum daerah ini, menghadirkan narasumber yakni Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Kementrian Dalam Negeri, Dr. Hari Nur Cahya Murni, dan Kasubit BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha Kementrian Dalam Negeri, Bambang Ardianto, Minggu (24/2) malam di Gedung Graha Sewaka Dharma Lumintang.
Sarasehan dibuka Sekda Kota Denpasar, AAN. Rai Iswara didampingi, Asisten Administrasi Pembangunandan Kesra, I Made Toya, Asisten Administrasi Umum Kota Denpasar, IGN. Eddy Mulya, Direktur Utama PDAM Kota Denpasar, IB. Gede Arsana dan Pimpinan OPD terkait lainya.
Rai Iswara mengatakan, Pemerintah Daerah selama ini terus melakukan pembinaan terhadap BUMD. Baik itu terkait kebijakan yang bersifat strategis maupun teknis yang meliputi pembinaan organisasi, manajemen, keuangan, pendayagunaan asset dan fungsinya seperti fungsi pengawasan. Baik bagi PDAM, PD Pasar dan PD Parkir agar selalu meningkatkan produktivitas, membangun tata kelola persusahaan yang baik. Selain itu menjadi perusahaan yang sehat, dengan kinerja sehat dan pelayanan prima sesuai tujuan didirikannya BUMD yang selaras dengan otonomi guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Sarasehan ini juga sebagai sosialisasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah yang diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya serta peningkatan dan optimalisasi perusahaan daerah. “Saya mengucapkan terimakasih kepada para narasumber dari Kementrian Dalam Negeri yang selalu melakukan inovasi bagi perkembangan BUMD baik itu PDAM, PD Pasar dan PD Parkir dengan regulasi-regulasi yang diatur dan ditertibkan yang tentunya sesuai serta selaras dengan program nawa cita yang salah satunya yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangunb tata kelola perusahaan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya,” ungkap Rai Iswara.
Direktur Utama PDAM Kota Denpasar, IB. Gede Arsana menambahkan, sarasehan ini juga diharapkan bisa menjadi penambahan wawasan dan kemampuan untuk melakukan tata kelola yang baik dengan target Sustainable Devloment Goals (SDGS) tahun 2025. Dan tentunya dengan lahirnya PP 54 Tahun 2017 ini, bentuk badan usaha segera bisa berubah sesuai dengan peraturan yang ada dan menjadi lebih baik dalam prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. (car)
Save as PDF