Tingkatkan Konservasi Pesisir dan Modal Finansial Lewat Ekosistem Blue Carbon

MANGUPURA-fajarbali.com | Indonesia saat ini sedang berupaya melakukan pengurangan emisi karbon dan ketahanan iklim. Hal ini berkaitan dengan upaya Indonesia untuk mengimplementasikan Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu tindakan prioritas untuk mencapai ketahanan iklim adalah program adaptasi-mitigasi dan strategi penanggulangan bencana yang komprehensif dalam menghadapi perubahan iklim.
 
Dalam upaya mengurangi emisi karbon dan ketahanan iklim, Kementerian PPN/BAPPENAS melalui Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) menggelar seminar Side Event G20 yang bertema “Blue Carbon: Enabling Conservation and Financial Capital” bertempat di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Senin (8/8). Acara ini akan menjadi kesempatan untuk menjajaki aksi-aksi yang dapat dilakukan negara-negara G20 untuk mendukung negara-negara berkembang dalam mengarungi tantangan dan mengoptimalkan peluang implementasi Karbon Biru dan bagaimana pembiayaan untuk kegiatan implementasi.
 
Dalam seminar juga disebutkan, salah satu strategi yang disampaikan yakni meningkatkan ekosistem Karbon Biru (Blue Carbon) seperti mangrove dan padang lamun untuk dijadikan prioritas utama dalam perencanaan tata kelola ruang dan konservasi pesisir di Indonesia maupun global. Mangrove dan padang lamun dapat menyerap dan menyimpan karbon alami (carbon sink) yang sangat besar dalam waktu yang sangat lama, bahkan lebih banyak dari hutan terestrial.
 
“Kami yakin jika ekosistem Karbon Biru Indonesia di tata dan di kelola dengan baik secara strategis untuk adaptasi dan mitigasi menuju ketahanan iklim, kita pasti bisa berkontribusi lebih banyak dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen secara nasional, dan 41 persen secara global hingga tahun 2030. Kita harus berpacu juga untuk menjaga dan merehabilitasi ekosistem Karbon Biru kita yang semakin terdegradasi,” jelas Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Ir. J. Rizal Primana, M.Sc yang dalam kesempatan tersebut diwakili Arifin Rudiyanto selaku Perencana Ahli Utama Bappenas.
 
Arifin mengatakan, luas padang lamun di Indonesia termasuk terluas di dunia hingga 293.465-875.957 Ha, dan mampu menyerap karbon hingga 119,5 ton karbon per hektar. Begitu pun dengan mangrove Indonesia yang seluas 3,3 juta Ha adalah terbesar di dunia, dan mampu menyimpan karbon sebanyak 950 ton karbon per hektarnya. Namun luas padang lamun di Indonesia, menurut hasil kajian Pusat Riset Oseanografi Indonesia dalam Buku Status Ekosistem Lamun di Indonesia tahun 2021 disebutkan ekosistem ini mengalami penurunan sebesar 2,8 persen per tahun atau sekitar 0,4 ha per tahun pada periode 2015-2021. Sementara mangrove Indonesia, dalam data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020) menyebutkan kurang lebih seluas 637.824,31 Ha (19,28 persen) berada pada kondisi kritis.
 
Seminar ini menjadi penting mengingat Indonesia saat ini sedang mengejar target penurunan karbon hingga 834 juta ton CO2e atau 29 persen hingga tahun 2030, dari Business As Usual pada Nationally Determined Contribution (NDC) (Data Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, 2018). “Ke depan, kita ingin memastikan ekosistem Karbon Biru bisa masuk NDC. Tentu saja harus melalui perencanaan pembangunan Karbon Biru  yang berkelanjutan, dan harus didukung komitmen semua pihak. Untuk mencapai ini diperlukan suatu kerangka kerja yang dapat mengakomodasi semua pihak,” terangnya.
 
Deputy Country Director Agence Francaise De Developpement (AFD) untuk Indonesia, Sophia Chappellet yang menjadi salah satu pembicara menyampaikan bahwa AFD mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam pengelolaan ekosistem karbon biru, salah satunya melalui kegiatan pengintegrasian ekosistem karbon biru kedalam kebijakan keanekaragaman hayati dan iklim Indonesia.
 
Sementara Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Bappenas, Sri Yanti menambahkan, pembangunan Karbon Biru Berkelanjutan harus mengedepankan upaya perlindungan dan kelestariannya dengan berbasis masyarakat. Guna mendukung upaya tersebut diperlukan mekanisme pembiayaan sehingga dapat berkontribusi terhadap pencapaian target NDC.
 
“Saat ini ada beberapa opsi pembiayaan untuk kegiatan yang berkaitan dengan karbon biru selain dari APBN. Itu bagus, karena mengandalkan APBN saja tidak akan cukup untuk mencapai target NDC ini. Ke depan kita ingin juga bisa diintegrasikan dengan framework yang akan disusun, dan memastikan pembiayaan untuk keberlanjutan pembangunan Karbon Biru ini. Apalagi kita punya potensi karbon biru yang besar sebagai potensi sumber modal yang baik. Karena itu kita perlu juga mendengar pengalaman-pengalaman negara lain yang telah menjalankan dan sukses dalam pembangunan Karbon Biru mereka” pungkasnya. M-001

Next Post

Sebanyak 6.062 Mahasiswa Baru Ikuti PKKMB Unud Tahun 2022

Sen Agu 8 , 2022
PKKMB Unud Tahun 2022 Diikuti 6.062 Mahasiswa Baru
PKKMB Unud-f60a5251