Melalui kerjasama yang komprehensif, kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan strategi dalam peningkatan pengguna sistem SP4N-LAPOR! dan juga menjadi wadah gagasan-gagasan yang akan dituangkan pada sesi FGD.
Kompetisi ini diikuti 300 peserta dari seluruh provinsi di Indonesia selama lima hari di Discovery Ancol Hotel Jakarta.
Penas Petani Nelayan Indonesia merupakan ajang berkumpul dan bersilaturahmi bagi para kontak tani, nelayan dan petani hutan untuk saling memperlihatkan pencapaiannya selaku pelaku utama dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan. Kegiatan Penas digagas oleh para tokoh tani, nelayan sejak 1971 dan menjadi wadah pertemuan kontak tani, nelayan dan petani hutan untuk saling mengisi dan memperkuat kepemimpinan agribisnis di tingkat petani, nelayan dan petani hutan.
“Kita berharap di Kabupaten Badung yang kita cintai ini, tepat pada waktunya nanti akan memenuhi keterwakilan tersebut. Maka Pemkab Badung melalui DP2KBP3A mengajak para perempuan untuk percaya diri dalam memasuki ranah politik dan sekaligus memberikan motivasi dan penyadaran tentang potensi diri yang dimiliki oleh para perempuan,” ujarnya.
Bupati Giri Prasta berpesan masyarakat harus berpedoman pada ajaran Tri Hita Karana dan tetap bersatu dalam melaksanakan kegiatan upacara adat seperti saat ini.
“Coba deh misalkan kita ke Korsel atau ke Jepang, salah meludah saja kena denda apalagi salah membuang sampah. Maka lewat tatanan ini kita harus masuk pada wilayah quality tourism dengan menjalin koordinasi yang kuat dengan pihak imigrasi untuk memfilter wisatawan yang berkunjung ke Bali, mereka yang mau ke Bali ini harus sehat secara jasmani dan rohani,” tegasnya
Sosialisasi ini digelar, dalam rangka penguatan peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dalam implementasi keterbukaan informasi publik.
Penghargaan ini diraih setelah UKPBJ Pemkab Badung mencapai tingkat kematangan Poraktif tahun 2022, keterisian SDM Jabatan Fungsional PPBJ minimal 60 persen, skor atau nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) melebihi 70, dan Kepala Daerah tidak sedang tersangkut masalah hukum.
“Selain melihat langsung pembangunan IKN, kami juga memberikan kesempatan para media untuk bertanya langsung kepada pihak pengelola, guna mengetahui secara detail program pembangunan yang ada di sini. Kami harapkan dengan mendapat informasi tentang pembangunan IKN, media akan mempunyai pandangan yang sama tentang program IKN ini termasuk mendapat informasi dari sumbernya langsung,”
