Partai Golkar Bali sepakat mengusulkan nama Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-Made Mulyawan Arya sebagai Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Bali pada Pilgub Bali 2024. Kesepakatan tersebut tertuang dalam hasil Rapat Pleno Pengurus DPD Partai Golkar Bali, Jumat (31/05). DENPASAR-Fajar BaliKasak-kusuk menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bali mulai […]
2024
“Semangat saya di dukung oleh para tokoh ulama di Bali melalui Partai Gelora membawa slogan ‘Gerakan Masyarakat Tanpa Sekat’, ujarnya.
Relawan GSP Bali membagikan merchandise kepada masyarakat terkait pentingnya Pilpres 2024 Sekali Putaran DENPASAR-fajarbali.com | Sambutan positif masyarakat kepada Relawan Gerakan Sekali Putaran (GSP) di Kota Denpasar, Bali menjadi sinyal positif bahwa masyarakat mulai paham terkait pentingnya Pilpres 2024 dilaksanakan hanya sekali putaran. Selain turun langsung bertemu masyarakat untuk menjelaskan […]
“Rencananya kita akan pembukaan (masa kampanye) disitu, di Mall,” ujar John Darmawan, Senin (13/11).
“Saya sebagai masyarakat Badung khususnya Kuta Selatan akan mendukung segala kebijakan Bapak Bupati Badung Giri Prasta,” ujar Muntra dihadapan ratusan masyarakat yang hadir.
“Kita berharap kedepan Pilkada ini berjalan dengan baik, Pileg dan Pilpres berjalan dengan baik. Agar Bali aman dan kondusif. Dan keamanan termasuk tanggungjawab bersama, baik itu pemerintah, polisi dan masyarakat. Marilah kita bekerja menjaga Bali ini tetap aman kondusif,” pungkasnya
PDI Perjuangan Badung melaksanakan pendaftaran bacalon DPRD tingkat 2 Kabupaten Badung, untuk enam Daerah pemilihan (Dapil) di Badung, yakni, Dapil 1 kecamatan Mengwi, dapil 2 Abiansemal, dapil 3 Petang, dapil 4 Kuta Selatan, Dapil 5 Kuta, dan dapil 6 Kuta Utara.
“Secara prinsip Pemprov Bali sudah siap. Kami siapkan posnya Rp 250 miliar untuk Pilkada. Pilpres dan Pileg itu kan anggarannya dari pusat,” ungkapnya, Selasa (18/04).
“Hari ini seruan 1 tahun mari kita siap-siap bersama. Parpol bersama kadernya dengan gagasannya,” tegasnya.
“Kita perlu menganalisa dikarenakan sebagai lembaga yang berwenang mencegah pelanggaran kita juga diberikan kewenangan untuk memutus pelanggaran Administrasi Pemilu, kita dituntut mampu memahami regulasi dengan baik sehingga nantinya kita bisa menegakkan keadilan Pemilu,” kata Pria asal Baturiti tersebut.