"Kita menyadari PAD yang selama ini dari tahun ke tahun 87 persen dari PHR. Tentu kita sangat berbangga PAD terlepas dari adanya goncangan tetap dan masih bisa bertahan masih tumpuannya pariwisata," ujar Wakil Ketua I DPRD Badung, I Wayan Suyasa, dihadapan sejumlah awak media, Rabu (19/5/2021).
Suyasa mengungkapkan, berdasarkan aturan yuridis secara nasional bahwa daerah yang mendapatkan PAD besar dinilai celah fiskalnya adalah negatif. Jika celah fiskal daerah negatif, maka diberikan kewenangan untuk membiayai pegawai atau PNS secara mandiri. Selama ini Badung masih memanfaatkan dana sendiri untuk membantu pemerintah pusat membiayai PNS.
Baca Juga :
Seekor Trenggiling Ditemukan Kini Diamankan Petugas Kehutanan dan KSDA
Harapkan Percepatan Perbaikan Saluran Drainase Di Kota Bangli
"Nah inilah yang harus kita koordinasikan ke pusat. Setelah kita sadari dengan adanya Covid-19 yang kita belum tahu kapan selesainya, inilah yang berdampak besar karena seluruh negara terkena dampak. Kita yang biasanya pendapatan maksimal dari pariwisata, sekarang tidak bisa berbuat apa-apa," katanya.
Akibat terdampak pandemi Covid-19, pendapatan Badung kata Suyasa berkurang hampir mendekati 85 persen. Badung yang biasanya mendapatkan Rp 200-250 miliar perbulan, sedangkan sekarang hanya Rp. 45-50 miliar perbulan.
"Inilah yang kita perlukan transparansi itu ada. Karena saya yakin masyarakat Badung pasti mengerti akan situasi yang terjadi saat ini. Kami mohon maaf kepada masyarakat dan mohon agar dimaklumi," kata politisi asal Desa Penarungan, Mengwi itu.
Melihat kondisi tersebut, pihaknya pun mengaku akan duduk bersama dengan eksekutif yakni menyesuaikan dengan situasional. Tidak lagi memakai target yang besar. Pihaknya berharap pemerintah lebih mengutamakan skala prioritas.
"Hal-hal apa saja yang harus diperbuat untuk mengamankan pendapatan. Jika pada perubahan nanti celah fiskal positif kita laporkan dengan pendapatan riil apalagi pariwisata tidak jalan, saya kira pusat akan memberikan perhatian lebih kepada kita. Selama ini Badung sudah membantu pusat untuk membiayai ASN ketika celah fiskal negatif. Dengan laporan celah fiskal positif berarti kita sangat perlu perhatian dari pemerintah pusat untuk membantu Badung," ujarnya.
Ketua DPD II Golkar Badung itu pun meminta pemerintaj disituasi sekarang ini untuk mengutamakan, skala prioritas yakni gaji PNS, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan program lain-lain lanjutnya, selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah Badung dengan baik. Yakni memberikan sepenuhnya dana yang dikelola pemerintaj dikembalikan kepada masyarakat saat situasi normal.
"Sekarang mohon dimaklumi. Jika memang ada dana lebih diluar skala prioritas tentu akan lagi didata mana yang bisa dilanjutkan. Program seperti santunan-santunan kami harap masyarakat jangan dulu terlalu berharap. Kami yakin jika situasi sudah normal lagi, pemerintah akan kembali berbuat demi masyarakat yang lebih baik," ujarnya. (put)
