DENPASAR - Fajarbali.com | Penyempurnaan berkas kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Bantuan berupa aci-aci dan sesajen Tahun Anggaran 2019-2020 untuk banjar adat di Denpasar yang merugikan negara sebesar Rp 1 miliar lebih terus yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar terus dikebut.
Terakhir, tim penyidik Pidana Khusus Kejari Denpasar dikabarkan telah memeriksa dua saksi ahli atas kasus sudah menetapkan mantan Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan Denpasar I Gusti Ngurah Bagus Mataram alias IGM sebagai tersangka.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Denpasar Kadek Hari Supriadi saat dikonfirmasi membenarkan terkait pemeriksaan dua saksi ahli ini.
“Benar, tim penyidik sudah meminta pendapat dua orang ahli,” jelas Kadek Hari, Senin (30/8/2021). Dikatakannya, dua ahli itu adalah ahli pengadaan barang dan jasa serta ahli pidana. “Intinya saat ini penyidik masih melengkapi berkas,” tegasnya.
Ditanya apakah setelah berkas lengkap (P-21) akan lakukan penahanan terhadap tersangka, mengingat selama ini Kejaksan selalu menahan tersangka bertepatan dengan porses pelimpahan tahap II? Terkait ini Kadek Hari menjawab tergantung pemeriksaan.
“Soal penahanan kita lihat prosesnya nanti,”jawabnya singkat. Seperti diketahui,dalam perkara ini tim penyidik, setidaknya sudah memeriksa setidaknya 100 orang saksi."100 orang saksi ini diantaranya ada saksi dari Pemprov Bali, Pemkot Denpasar, Desa Adan dan juga rekanan," ungkap Kadek Hari kala itu.
Ditempat terpisah, tersangka IGM usai diperiksa enggan berbicara sepatah katapun kepada wartawan. Namun kusa hukumnya dari Hukum Lidiron yang diwakili Komang Sutrisna, SH., membenarkan bila tersangka dicecar 62 pertanyaan oleh penyidik.
Ditambakannya, atas kasus ini tersangka dijerat dengan Pasal 2, 3, dan 12 UU Tipikor. "Pemeriksaan tambahan kami belum ada dikonfirmasi karena menurut kami pemeriksaan hari ini sudah cukup," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, penetapan tersangka setelah penyidik Kejari Denpasar melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dari unsur pemerintah sampai dengan unsur adat (pihak penerima jro bendesa, kelihan adat dan pekaseh subak) dan dilanjutkan dengan pengumpulan barang bukti.
Setelah membaca laporan hasil penyidikan serta dilakukan ekspose perkara, disimpulkan telah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk menetapkan status tersangka terhadap IGM.
"Yang bersangkutan merupakan Pengguna Anggaran (PA) sekaligus (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan barang dan jasa aci-aci dan sesajen untuk desa adat, banjar adat dan subak yang berada dibawah kelurahan se Kota Denpasar," terangnya.
Dijelaskan oleh Yuliana bahwa waktu kejadian terjadi sekira tahun 2019 sampai dengan 2021, berlokasi di Kantor Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Jalan Hayam Wuruk, Kota Denpasar.
Modus tersangka selaku PA dan PPK yakni tidak melaksanakan ketentuan pengadaan barang/ jasa Pemerintah dan pengelolaan keuangan negara/ daerah yang efektif dan efesien.
Tersangka selaku PA di samping mengalihkan kegiatan dari pengadaan barang/ jasa menjadi penyerahan uang yang disertai adanya pemotongan bagi fee rekanan, juga dalam kapasitasnya selaku PPK tidak membuat rencana umum pengadaan, memecah kegiatan, melakukan penunjukan langsung tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembuatan dokumen pengadaan fiktif.
Kajari mengungkapkan, akibat perbuatan tersangka terdapat potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp1 miliar lebih.(eli)